Kuningan, Kontroversinews | Maraknya pelanggaran etika moral yang melibatkan oknum anggota DPRD Kuningan belakangan ini menuai perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran etika moral yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saipuddin, yang hingga kini dinilai “tenggelam” tanpa penindakan tegas.
Forum Komunikasi Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL) Kuningan menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk mengangkat kembali kasus ini ke permukaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Sekretariat FKGOL pada Minggu, 1 Juni 2025.
Salah satu tokoh FKGOL, Manap dari LSM GIBAS, menyatakan bahwa FKGOL akan segera melayangkan surat kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan guna mengagendakan audiensi resmi terkait kasus Saipuddin. Mereka juga akan mengirim surat ke jajaran Partai PKS, mulai dari tingkat DPC, DPD hingga DPP, guna meminta klarifikasi dan penindakan internal.
“Ini adalah pelanggaran serius terhadap etika moral pejabat publik. Jangan sampai hanya karena yang bersangkutan berasal dari partai Islam, lalu kasusnya seolah-olah ditutup dan tenggelam begitu saja,” tegas Manap.
Ia menambahkan, dugaan yang menyeret Saipuddin berkaitan dengan penceraian sepihak terhadap istri sirinya yang dilakukan secara mendadak, diduga karena hubungan tersebut menjadi viral di media. “Istri siri, meski tidak tercatat secara negara, tetap sah menurut agama dan memiliki hak moral yang harus dilindungi. Tindakan menceraikan secara tiba-tiba karena malu terungkap publik adalah bentuk pendzoliman,” ujarnya.
FKGOL juga mencurigai adanya indikasi suap untuk meredam kasus ini agar tidak menjadi perhatian publik. “Kalau ini benar, jelas mencederai marwah PKS sebagai partai yang membawa citra Islam dan antisuap. Suap menyuap dalam konteks penyelesaian masalah etika publik adalah pelanggaran berat,” lanjut Manap.
FKGOL menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengawal setiap kasus pelanggaran etika moral, terutama yang melibatkan pejabat publik. “Kami akan terus berjuang agar DPRD tidak diisi oleh orang-orang yang merusak martabat lembaga. Jika terbukti bersalah, oknum seperti Saipuddin harus dideportasi secara etis dari lembaga legislatif,” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya laporan pelanggaran etika, FKGOL menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam dan terus mengawal para wakil rakyat agar benar-benar menjaga integritas dan moralitasnya. ***
