Subang, Kontroversinews | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kampanye antikorupsi di berbagai daerah. Kali ini, KPK menggelar Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 19–20 Juli 2025. Subang menjadi kabupaten keempat yang dikunjungi setelah Bogor, Bekasi, dan Purwakarta.
Kegiatan ini dihelatkan berkolaborasi dengan Paksi-Api Jawa Barat, Duta Integritas, dan Angklung Perempuan Indonesia (API). Rangkaian acara disambut meriah oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan.
Hari pertama kegiatan dipusatkan di Aula Pemda Subang. Pembukaan diawali dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu daerah yang diiringi alunan angklung dari Angklung Perempuan Indonesia.
Acara dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Subang, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Komisi I DPRD, para camat, Forkopimda, Dharma Wanita Persatuan, dan PKK.
Dalam sambutannya, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Raemi, S,IP menyatakan dukungannya terhadap gerakan pemberantasan korupsi yang lebih humanis dan membumi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran KPK di tanah nanas ini, untuk menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen kami untuk terus mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati, Sabtu (19/7/2025)
Reynaldi mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran bersama bahwa integritas harus dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Subang memiliki sejarah kelam di mana beberapa kepala daerah sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi.
“Oleh karena itu, ini tugas berat dan tanggung jawab moral bagi kami sebagai kepala daerah saat ini untuk memutus mata rantai korupsi” imbuhnya
Dalam kesempatan tersebut, Reynaldi menegaskan komitmennya bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda, untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
“Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, kami telah menerapkan kebijakan “zero pungli” (bebas dari segala bentuk pungutan liar) di seluruh unit pelayanan publik,” tegasnya
Bahkan lanjut Reynaldi, dalam upaya penegakan disiplin dan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Subang telah memberhentikan sebanyak 500 pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
“Langkah ini adalah bentuk komitmen kami dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkas Reynaldi mengakhiri sambutannya.
Sementara Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amir Arief, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan melalui penangkapan pelaku.
“Penindakan itu penting, tapi tidak akan pernah cukup. Kalau hanya mengandalkan penangkapan, maka yang terjadi justru akan terus bermunculan pelaku-pelaku korupsi baru,” ujar Amir
Menurut Amir, dalam perspektif kriminologi, akar penyebab korupsi tidak bisa dihapus hanya dengan satu pendekatan. Harus ada tiga pendekatan yang dilakukan secara simultan: penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
“Yang paling fenomenal memang penangkapan. Tapi KPK tidak hanya ingin menangkap, KPK ingin membangun sistem yang lebih baik, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa pencegahan dan pendidikan,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui pencegahan yang sistemik, pemerintah daerah bisa memperbaiki tata kelola agar tidak membuka celah korupsi. Salah satu indikatornya adalah perbaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Ada tujuh area intervensi dalam MCP yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah. Jika itu berjalan baik, maka risiko korupsi dapat ditekan secara signifikan,” jelas Amir.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh karakter individu.
“Pendidikan karakter, terutama menanamkan sembilan nilai integritas, menjadi pondasi utama untuk membentuk generasi antikorupsi,” tukasnya
Puncak kegiatan hari pertama diwarnai dengan Deklarasi Antikorupsi yang dipimpin oleh Adhi Setyo Tamtomo dan diikuti oleh seluruh pejabat, tamu undangan, serta warga Subang. Semangat perubahan jujur, peduli, mandiri dan disiplin terpancar dari komitmen kolektif yang diikrarkan.
Kegiatan edukatif juga menjadi fokus utama. Sosialisasi antikorupsi akan diberikan kepada Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dan alumni sebagai narasumber Adhi Setyo Tamtomo dengan tema Negeri Tanpa Korupsi dan menanamkan nilai integritas sejak dini, dan di pandu oleh Paksi-Api provinsi Jawa Barat Master Krisna
Tak hanya itu, masyarakat umum dan para pelajar akan diajak nonton bareng (nobar) film ACFFEST Antikorupsi di Gazebo Alun-Alun Subang sebagai media refleksi dan penyadaran kolektif.
KPK juga menyasar kalangan akademisi. Kuliah umum antikorupsi akan digelar di Aula Kampus Universitas Negeri Subang (UNGUB) sebagai pemateri utama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief yang di pandu dari Paksi-Api Provinsi Jawa Barat
Di waktu berbeda, sosialisasi serupa akan menyapa kepala sekolah dan guru di SMPN 1 Subang, serta mahasiswa di Graha Sofa STIESA, juga dipandu oleh narasumber dari KPK dan Paksi-Api provinsi Jawa Barat
Tak ketinggalan, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Subang akan mengikuti sosialisasi antikorupsi yang berlangsung di Aula Kecamatan Subang, dipandu oleh Adhi Setyo Tamtomo bersama Paksi-Api provinsi Jawa Barat yang dimotori langsung oleh Ilmi Tanjung dengan pasukan biru nya
Acara hari pertama ditutup dengan Subang Fest sebuah perayaan seni budaya menampilkan musik etnis, Ega Robot, MK9 serta nobar film ACFFEST yang membaurkan nilai seni dan semangat antikorupsi serta menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam irama lokal yang memikat. ***
