SOREANG, Kontroversinews.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung meminta PT. Geo Dipa Energi (Persero) untuk menjalankan prosedur pengurusan lahan pengganti proyek pembangkit listrik secara berurutan. Diketahui, perusahaan negara tersebut saat ini tengah melaksanakan proyek nasional di wilayah Kabupaten Bandung yaitu Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Unit Patuha.
Kepala Seksi (Kasi ) Survey dan Pemetaan BPN Kabupaten Bandung, Yoga Munawar mengatakan dalam rangka mengurus lahan pengganti untuk kawasan hutan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah harus mendapatkan ijin lokasi dari pemerintah daerah, lalu lahan yang sudah mendapatkan ijin tersebut bisa dibeli. Langkah selanjutnya adalah mengurus proses serah terima ke Kementerian Perhutanan. Syarat lainnya adalah luas lahan pengganti harus dua kali dari lahan yang dipakai.
“Ada syarat 1 banding 2, yang menyatakan 1 banding 2 luas sekian itu dari kehutanan, saya tidak tahu apakah bisa siapa saja yang mengukur atau harus dari BPN, setahu saya biasanya kehutanan mensyaratkan hasil pengukuran dari BPN,” ujar Yoga.
“Urutan-urutannya harus diikuti sampai dengan berita acara serah terima lahan pengganti,” sambungnya.
Yoga mengaku belum mengetahui progres dari lahan pengganti yang menjadi kewajiban PT. Geo Dipa Energi (Persero). Namun jika melihat hasil rapat yang dihadiri oleh salah satu pegawai BPN Kabupaten Bandung, menurut Yoga, proses penggantian lahan tersebut masih jauh dari selesai meskipun sudah ada calon lahannya.
“Jadi kalau dengar kemarin baru diadakan rapat, walaupun calon lahannya sudah ada, tapi rasanya masih jauh dari selesai. Tapi tergantung kecepatan Geo Dipa,” kata Yoga.
