Gelar Rapat Mewah di Hotel Bintang 5, KPK Banjir Kritikan

- Pewarta

Kamis, 28 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa. (Dokumentasi Humas KPK)

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa. (Dokumentasi Humas KPK)

JAKARTA KONTROVERSINEWS.COM Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta pejabat struktural dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah dijadwalkan menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

Agenda rapat tersebut kemudian menuai banyak kritik lantaran dinilai tak pantas apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa membenarkan adanya agenda rapat kerja di Yogyakarta. Namun, agenda itu sudah sejak lama dijadwalkan tapi terkendala akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, perencanaan secara matang termasuk perhitungan anggaran juga sudah dilakukan.

“Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini,” kata Cahya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (28/10/2021).

Cahya menambahkan, rapat ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung tugas dan fungsi komisi antirasuah sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

“Pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut,” tegas Cahya.

Atas alasan inilah, KPK kemudian menggelar rapat intensif di Yogyakarta yang melibatkan pimpinan dan pejabat struktural sebagai langkah finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi.

Dengan penyesuaian ini, kata Cahya, tugas memberantas korupsi lewat pencegahan, penindakan, maupun pendidikan yang dilakukan KPK bisa berjalan efektif dan efisien sesuai regulasi yang kuat.

“Pelibatan pimpinan dan para pejabat struktural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan,” ungkapnya.

Berita Terkait

Bupati Bandung Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Program Kampung Bedas dan Simpel Bedas
Berlibur di Dusun Stroberi, Menikmati Keindahan Alam Sambil Memetik Sendiri Buah Stroberi
LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun
SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api
Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah
Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses
Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi
KARNAVAL BUDAYA HARUS SESUAI INSTRUKSI KEMENDAGRI

Berita Terkait

Senin, 6 Oktober 2025 - 18:39

Bupati Bandung Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Program Kampung Bedas dan Simpel Bedas

Senin, 6 Oktober 2025 - 18:38

Berlibur di Dusun Stroberi, Menikmati Keindahan Alam Sambil Memetik Sendiri Buah Stroberi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 15:04

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:41

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Oktober 2025 - 15:21

Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses

Berita Terbaru