Gelar Rapat Mewah di Hotel Bintang 5, KPK Banjir Kritikan

- Pewarta

Kamis, 28 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa. (Dokumentasi Humas KPK)

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa. (Dokumentasi Humas KPK)

JAKARTA KONTROVERSINEWS.COM Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta pejabat struktural dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah dijadwalkan menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

Agenda rapat tersebut kemudian menuai banyak kritik lantaran dinilai tak pantas apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa membenarkan adanya agenda rapat kerja di Yogyakarta. Namun, agenda itu sudah sejak lama dijadwalkan tapi terkendala akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, perencanaan secara matang termasuk perhitungan anggaran juga sudah dilakukan.

“Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini,” kata Cahya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (28/10/2021).

Cahya menambahkan, rapat ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung tugas dan fungsi komisi antirasuah sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

“Pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut,” tegas Cahya.

Atas alasan inilah, KPK kemudian menggelar rapat intensif di Yogyakarta yang melibatkan pimpinan dan pejabat struktural sebagai langkah finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi.

Dengan penyesuaian ini, kata Cahya, tugas memberantas korupsi lewat pencegahan, penindakan, maupun pendidikan yang dilakukan KPK bisa berjalan efektif dan efisien sesuai regulasi yang kuat.

“Pelibatan pimpinan dan para pejabat struktural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan,” ungkapnya.

Berita Terkait

Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga
Wali Kota Tegaskan Dukungan pada Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026
Sinergi Antardaerah, Pemkot Cirebon Dorong Efisiensi Distribusi Melalui Program Gapura Pangan
Pemkot Cirebon Ajak Masyarakat Wujudkan Kesehatan Dimulai dari Diri Sendiri
Kinerja Kaban BPKAD Kuningan Dipertanyakan…….????
DPK APKLINDO Kota Cirebon 2025–2030 Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota: Layanan Kebersihan Cerminan Wajah Kota
Pemkot Cirebon Dukung Perlindungan Hukum bagi Guru melalui Pendekatan Restorative Justice
Tebar 20 Ribu Benih Nila Melalui BUMDes Mina Macak Nawasena, Kuwu Desa Bandengan Perkuat Ketahanan Pangan.

Berita Terkait

Minggu, 16 November 2025 - 11:27

Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga

Minggu, 16 November 2025 - 11:26

Wali Kota Tegaskan Dukungan pada Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026

Rabu, 12 November 2025 - 18:23

Pemkot Cirebon Ajak Masyarakat Wujudkan Kesehatan Dimulai dari Diri Sendiri

Rabu, 12 November 2025 - 12:36

Kinerja Kaban BPKAD Kuningan Dipertanyakan…….????

Selasa, 11 November 2025 - 18:50

DPK APKLINDO Kota Cirebon 2025–2030 Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota: Layanan Kebersihan Cerminan Wajah Kota

Berita Terbaru