Waingapu, Sumtim | Kontroversinews.– Untuk APBD Tahun 2019, alokasi dana pendidikan Kabupaten Sumba Timur akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan lewat perbaikan kualitas pembelajaran dan pendukungnya. Tekad dan kesepakatan ini dicapai dalam Pertemuan Konsultasi Publik Hasil Analisis APBD Fungsi Pendidikan Sumba Timur yang dilaksanakan di Hotel Elvyn, Waingapu, Sumba Timur, (17-18 Juli 2018). “Peningkatan kualitas pembelajaran kita harapkan mendapat porsi lebih besar dalam APBD untuk pendidikan ke depan,” ujar Ruben Nggulindima, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumba Timur pada kegiatan yang dihadiri oleh 20 peserta diantaranya ketua komisi DRPD bagian Pendidikan, Sekda, dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.
Realokasi pendanaan tersebut dicapai setelah dilakukan analisis penggunaan dana Fungsi Pendidikan menurut fokus kegiatan dan jenjang pendidikan yang diprakarsai oleh INOVASI dan dikerjakan bersama-sama dengan Tim Bappeda Bagian Keuangan dan Dinas Pendidikan. Sumber yang dipakai untuk analisis berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), SKPD Pendidikan, ringkasan APBD dan laporan Anggaran APBN yang terdapat di Kabupaten/kota.
“Temuan hasil analisis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah memberikan alokasi APBD dengan porsi lebih banyak untuk peningkatan mutu pendidikan, terutama yang mendukung di bidang literasi dan numerasi di tingkat dasar,” ujar Ruben lebih lanjut.
Walaupun konsisten mengalokasikan dana APBD 20 % persen untuk pendidikan, selama ini Kabupaten Sumba Timur lebih menekankan pada peningkatan ke akses pendidikan, berupa sarana prasarana. Misalnya untuk sarana prasarana tingkat pendidikan dasar, pada tahun 2018, dana yang dialokasikan mencapai Rp. 28,657,627,554 sedang untuk mutu pembelajaran siswanya hanya Rp. 2.500.000.000. “Selisihnya cukup besar dan peningkatan mutu sumber daya manusia seharusnya malah mendapatkan perhatian lebih,’ ujar Mus Mualim, Provincial Education Policy Officer INOVASI untuk Sumba
Analisis juga memperlihatkan trend alokasi dana untuk peningkatan mutu pembelajaran ini tiap tahunnya semakin menurun. Tahun 2016, alokasinya sebesar 6.179.702.000 sedangkan tahun 2017 lebih kecil yaitu Rp. 3.461.864.000. Di lain pihak, penelitian ACDP tahun 2016 menunjukkan bahwa 30 persen murid kelas II SD di Sumba mengalami kesulitan membaca, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat literasi di kelas-kelas awal di Sumba. Penelitian pada tahun tersebut juga menunjukkkan sebanyak 12-21 persen murid kelas II SD tinggal kelas, yang mengindikasikan penyerapan pembelajaran yang belum maksimal oleh siswa.
Konsultasi Publik tersebut juga menelurkan beberapa rekomendasi diantaranya perlunya Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan analisis kebutuhan guru kontrak (Non PNS), penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan standar kebutuhan (SPM) setiap satuan pendidikan dan menghitung kebutuhan biaya operasi satuan pendidikan (unit cost persiswa) untuk bisa menjalankan proses pembelajaran terstandar sebagai bahan advokasi ke pemerintah.
Rekomendasi ini bila dilaksanakan dengan konsisten bisa menjawab berbagai masalah pendidikan di Sumba yang sebelumnya juga telah ditemukan oleh penelitian ACDP seperti proporsi guru yang tidak terlatih, ketersediaan dan distribusi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan, kualitas pengajaran guru dan kesiapan dan penyerapan murid dalam belajar.
Wakil Bupati Sumba Timur yang juga merupakan ketua Forum Perduli Pendidikan Sumba, Umbu Lili Pekuwali, sangat mendukung gagasan realokasi ini. “Kita akan memperjuangkan kesepakatan ini pada APBD ke depan,” tegasnya. Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada INOVASI yang telah berpartisipasi aktif dalam analisis APBD dan memberikan pengetahuan baru bagi tim yang terlibat, terutama tentang tahap-tahap analisis.
INOVASI merupakan program pendidikan kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia. Di NTT, program ini diluncurkan pada tanggal 2 November 2017 dan akan berakhir pada akhir tahun 2019. (Red)
