Kuningan, Kontroversinews – Klarifikasi Pemkab Kuningan melalui Pj Sekda terkait pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kuningan memantik reaksi keras dari para ketua Ormas dan LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL) Kuningan.
Dalam pernyataannya pada Kamis (8/9/2025) di Sekretariat FKGOL, Ketua Barak, Kang Nana Rusdiana, S.IP, menilai keterangan Pj Sekda Wahyu tidak sepenuhnya tepat.
“Masa akibat gagal bayar yang berujung kolapsnya keuangan daerah, ASN yang harus ikut menanggung beban lewat pemangkasan TPP? Apakah tidak ada solusi lain yang lebih bijak dan realistis?” ujarnya.
Menurutnya, kegagalan bayar tersebut jelas menunjukkan adanya kesalahan pengelolaan keuangan di masa lalu, khususnya di lingkup pejabat sektor keuangan dan perencanaan, bukan kesalahan seluruh ASN. Nana juga mengungkapkan temuan FKGOL terkait dugaan kejanggalan penggunaan anggaran.
“Dari data transfer pusat dan bantuan keuangan provinsi tahun 2022–2024, memang ada penurunan. Tapi saat uji petik ke beberapa SKPD, anggarannya tidak terlihat, padahal dalam laporan akhir tahun ke Kementerian ada. Ini jelas ada oknum yang bermain-main dengan uang rakyat. Harus diusut tuntas, jangan dibiarkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Gibas, Bung Manap, mempertanyakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Kuningan dari BPK RI.
“Tiga tahun gagal bayar tapi BPK tetap kasih WTP, padahal tata kelola keuangan amburadul. Jangan-jangan ada dugaan uang ‘main’ untuk predikat WTP. Faktanya, tahun 2024 Kuningan hanya dapat WDP, bahkan ada tiga SKPD yang harus mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Aneh bin ajaib!” ungkapnya.
FKGOL juga berencana melayangkan surat audiensi ke Pemda Kuningan dan DPRD, khususnya Banggar DPRD, karena mereka ikut merumuskan serta mengesahkan anggaran triliunan rupiah dari pusat, provinsi, maupun PAD Kuningan.
“Para oknum mafia anggaran enak menikmati, sementara ASN dan masyarakat Kuningan ikut menanggung beban. Belum lagi soal pinjaman ke Bank BJB dan dana hasil pemangkasan TPP, harus ada transparansi. Nilainya ratusan miliar, kami akan kawal penggunaannya agar jelas,” tambah Nana.
Ketua Satya Negara, U. Kastaman, S.Sos, menyoroti sikap DPRD Kuningan yang dianggap pasif.
“Aneh, DPRD kok diam saja terhadap kebijakan eksekutif? Misalnya pinjaman ke BJB tahap dua sebesar Rp74 miliar tanpa melibatkan dewan, juga Perbub terkait penyesuaian TPP. Meskipun Perbub hak prerogatif bupati, dewan tetap punya hak interpelasi. Jangan hanya diam demi fasilitas dan hak-hak mereka tetap aman,” sindirnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD dipilih untuk rakyat, bukan untuk menjadi ‘stempel’ eksekutif.
FKGOL juga mengingatkan bahwa mereka bersama Ojol Kuningan telah melakukan aksi damai pasca tragedi 28 Agustus 2025.
“Itu bukti masyarakat Kuningan cinta damai dan menjaga kondusifitas. Tapi syaratnya, eksekutif dan legislatif harus transparan dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, agar tidak muncul gejolak yang mengganggu stabilitas,” tegas mereka.
Bang Rahmat dari Gamas menambahkan, FKGOL akan terus mengawal kebijakan eksekutif dan legislatif yang tidak berpihak pada rakyat.
“Kami akan segera berkirim surat ke Kejari dan Polres Kuningan agar APH daerah bersinergi menangani dugaan tindak pidana korupsi. Kalau perlu, kasus ini kita bawa ke KPK RI biar lebih terang benderang,” ujarnya.
FKGOL menutup pernyataannya dengan seruan keras.
“Eksekutif dan legislatif bekerja lah sesuai amanah. Kalian difasilitasi oleh uang rakyat, jangan main-main. Kalau tidak transparan, jangan salahkan rakyat bila suatu saat marah dengan cara kerja kalian,” pungkasnya. ***
