Samosir | Kontroversinews.-Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik/Desk Pilkada Gubsu Tahun 2018, bertempat di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (09/05). Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM. Rapat diikuti oleh Kapolres Samosir, Danramil Pangururan, Kejari Samosir, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Dukcapil, Kabag Humas. Kabag Tapem, Camat, Ketua KPU Samosir dan Ketua Panwaslih Kab.Samosir.
Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, melaksanakan pemantauan dan monitoring yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgubsu, membantu KPU Samosir dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan Pilgubsu, meningkatkan partisipasi pemilih serta sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih sesuai target Provsu (80,1%).
Bupati Samosir sangat menyambut baik diselenggarakannya rapat tersebut, karena pesta demokrasi pilgubsu sudah di depan mata, sebab itu tim/desk pilkada gubsu agar dapat menyikapi berbagai informasi dan isu yang berkembang saat ini di masyarakat.
Saat ini ada 3 hal potensi ancaman yang perlu diwaspadai dan segera mendapat perhatian yaitu ” Berita Hoax” informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang tidak tahu asal usulnya, ” Politik Identitas”, ini sangat berbahaya dan sensitif, karena nuansa politik identitas arahnya lebih kepada suku, ras dan antar golongan, serta ancaman ” Terorisme”, ini tidak boleh terjadi/ jangan sampai ada teejadi.di wilayah Samosir sampai kapan pun.
Bupati Samosir berharap agar seluruh tim/desk agar lebih berperan aktif dan ikut serta dalam menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat yang kondusif.
Beliau juga menghimbau agar KPU Samosir sebagai penyelenggara dapat melaksanakan tahapan pilkada gubsu sesuai schedule yang sudah ada dengan baik, Panwaslih Samosir agar tetap mencermati setiap potensi pelanggaran yang terjadi, Dinas Dukcapil agar tetap meningkatkan pelayanan dalam penerbitan KTP- Elektro sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta kepada media agar ikut serta berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.(ps)
