PAN Bergabung dengan Pemerintah Jokowi, Kursi Menteri Non Parpol Jadi Sasaran

- Pewarta

Kamis, 26 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat politik Ujang Komarudin. Foto: JPNN.com

Pengamat politik Ujang Komarudin. Foto: JPNN.com

JAKARTA (Kontroversinews.com)  – Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin tidak ada makan siang gratis dan koalisi tulus. Dukungan PAN ke Presiden Joko Widodo dinilai ada kompensasinya, Kamis (26/8).

Dia mengatakan jika PAN tak dapat menteri bisa jadi sudah ada deal. “Namun jika PAN tak dapat menteri itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi ya dapat kompensasi,” ujarnya.

Ujang memprediksi bakal ada satu kursi menteri yang disiapkan untuk PAN. Kursi tersebut diambil dari menteri non partai politik.

“Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri. Dan itu pun akan menggeser menteri dari non parpol,” ujarnya.

Namun, ada juga kursi wakil menteri yang masih kosong. Salah satunya kursi wakil menteri PAN-RB yang Perpresnya baru diteken Mei 2021 lalu.

Kata Ujang, PAN rugi jika hanya dapat kursi wamen. Hanya saja tak menutup kemungkinan asal ada deal.

“Jika hanya dapat Wamen, PAN rugi. Mestinya dapat menteri. Namun bisa saja itu terjadi, tergantung deal antara Zulhas dengan Jokowi,” ujar Ujang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya.

“Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah,” kata Viva Yoga dilansir dari merdeka.com.

Dia mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.

Berita Terkait

Ujian Pertama Pengurus Baru PKS Kuningan: Mampukah Menuntaskan Kasus Lama?
Ada Misi Besarkah? Kursi Sekda Dibiarkan “Marakayangan”
Silaturahmi Gerindra Kuningan Diwarnai Sindiran Tajam Ketua DPD Jabar
Panglima Laskar Kuda Putih Minta Pihak Luar Tak Berspekulasi Soal Konflik Kasepuhan
Muscab VI PBB Kabupaten Bandung, Siap Kawal Bedas Jilid Dua
Aide Keihl Dampingi Sultan Sepuh Cirebon Pangeran Heru R. Arianatareja dalam Kunjungan ke Arsip Nasional
Hj. Tia Fitriani Menyapa Warga Baros
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Luncurkan Program Pengentasan Kemiskinan di Kab Kuningan

Berita Terkait

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:37

Ujian Pertama Pengurus Baru PKS Kuningan: Mampukah Menuntaskan Kasus Lama?

Senin, 4 Agustus 2025 - 07:10

Ada Misi Besarkah? Kursi Sekda Dibiarkan “Marakayangan”

Sabtu, 12 Juli 2025 - 17:51

Silaturahmi Gerindra Kuningan Diwarnai Sindiran Tajam Ketua DPD Jabar

Senin, 30 Juni 2025 - 12:53

Panglima Laskar Kuda Putih Minta Pihak Luar Tak Berspekulasi Soal Konflik Kasepuhan

Sabtu, 28 Juni 2025 - 20:10

Muscab VI PBB Kabupaten Bandung, Siap Kawal Bedas Jilid Dua

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41