Samosir | Kontroversinews.-Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM bertindak sebagai inspektur apel gelar pasukan OPS KETUPAT TOBA 2018 di Tanah Lapang Pangururan, 06/06.
Apel Gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil gabungan yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Anggota Pramuka yang akan ditugaskan dibeberapa titik pengamanan dan pelayanan menyambut perayaan Idul Fitri 1439 H.
Apel Gelar Pasukan juga dihadiri Kapolres Samosir, Kapolsek se-jajaran Polres Samosir, Danramil se-wilayah Kabupaten Samosir, Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir, Kadis Satpol PP , Kadis Kesehatan Kabupaten Samosir. Dalam apel tersebut, Bupati Samosir memeriksa kesiapan dan kelengkapan personil pengamanan dan pelayanan yang akan ditugaskan serta penyematan pita tanda ops ketupat toba 2018.
Bupati Samosir membacakan amanat Kapolri Tito Karnavian, dalam amanat tersebut dikatakan bahwa operasi ketupat 2018 akan dilaksanakan selama 18 hari mulai tanggal 7-24 Juni 2018. Dalam hal ini Polres Samosir melibatkan Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan untuk tindakan pengamanan dan pelayanan.
Kapolri berharap kegiatan pengamanan terlaksana dengan baik. Setidaknya terdapat 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai yaitu, pertama masalah stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan. Hal ini menjadi perhatian untuk menghindari penimbunan oleh keolompok kartel atau mafia pangan maupun perilaku negative pelaku usaha yang menaikkan harga pangan.
Kedua, masalah kelancaran arus mudik dan arus balik. Petugas dari Kepolisian maupun dinas perhubungan diminta melakukan pemantauan arus lalu lintas, potensi rawan kecelakaan dengan cermat.
Ketiga, Bencana alam dan gangguan kamtibnas.Gangguan kamtibnas seperti curat, curas, curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal dan hipnotis harus diantisipasi, diharapkan langkah-langkah pre-emtif maupun preventif dapat dilaksanakan untuk menekan potensi tersebut. Untuk menghindari Bencana alam yang tiba-tiba, BMKG diharapkan memantau dan memberikan informasi dini terkait tanda-tanda terjadinya bencana alam.
keempat, masalah ancaman gangguan terorisme.. Deteksi intelijen harus ditingkatkan yang diimbangi dengan penegakan hukum secara tegas (preemtif Strike) melalui peran satgas anti teror. Disamping itu, pengamanan rumah ibadah, pusat keramaian, dan tempat objek wisata lainnya harus diperketat, personil bersenjata ditempat di objek-objek tersebut (buddy system), guna mempersempit ruang gerak aksi-aksi terorisme. Diakhir amanatnya, kapolri menekankan agar jajaran Polri terus menerus meningkatkan kerjasama dengan TNI serta stakeholders lainnya.(ps)
