Bulan Panutan Pajak Gerakan Moral Aparatur

- Pewarta

Kamis, 8 Februari 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan | Kontroversinews.-KONDISI tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kuningan, menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan, meski masih terbentur keterbatasan potensi pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd., mengatakan hal itu pada acara Bulan Panutan Pajak, di Aula Hotel Purnama Mulia, Rabu (7/2/2018).

Pada acara yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Bank BJB, Ketua Gapensi, Kojak, PGRI dan perwakilan para pengusaha, kepala desa serta unsur lainnya, ia menyatakan rasio kontribusi pajak pada tahun 2018 ini telah mencapai 3,41 %.. Sementara, pada tahun 2017 2,85 persen dan pada tahun 2016 2,78 persen.

Bulan Panutan Pajak sebagai gerakan moral aparatur serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen menjadi panutan dan teladan terkait membayar pajak tepat waktu, tepat jumlah dan tepat aturan.

Asep Taufik mengharapkan bulan panutan bisa mengingatkan semua pihak terutama masyarakat wajib pajak untuk menjadi teladan serta panutan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Bappenda Kabupaten Kuningan melakukan peluncuran pendistribusian SPPT PBB menandai dimulaianya pelaksanaan pembayaran PBB-P2 bagi para wajib pajak itu.

Selain itu Deklarasi Panutan dan Keteladan Pajak yang dipimpin Ketua PGRI serta diikuti para pengusaha dan masyarakat lainnya.

Mereka menyatakan kesiapan menjadi panutan dan teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat aturan. ”

Bupati Kuningan Acep Purnama, SH., MH., dalam amanatnya, mengatakan keteladanan dan panutan menajadi hal krusial dalam pengelolaan pajak. Untuk itu ia mengharapkan agar masyarakat khususnya di lingkungan pemerintahan menjadi contoh teladan dalam membayar pajak bagi masyarakat wajib pajak umumnya.

“Ini penting saya sampaikan, karena sehebat apa pun upaya Bappenda dalam pengelolaan pajak tidak akan berhasil baik tanpa ada dukungan dan paartisipasi masyarakat,” tandasnya.

Untuk itu Bupati mengajak masyarkat wajib pajak untuk selalu patuh dan taat membayar pajak. Hakekatnya pembangunan itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

“Terima kasih kepada wajib pajak atas kewajibannya yang telah membayar di tahun sebelumnya. Semoga tahun sekarang juga akan lebih cepat lagi. Kita ketahui bahwa pajak telah memberi peran untuk pembangunan dan terlaksananya pelayanan,’ paparnya. (ds)

Berita Terkait

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun
SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api
Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah
Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses
Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi
KARNAVAL BUDAYA HARUS SESUAI INSTRUKSI KEMENDAGRI
Lurah Panjunan dan BNI Kota Cirebon Bekerja Sama Melaksanakan Giat Pembuatan Kartu ATM Multi fungsi
PT. BRI Menjadi Kewaspadaan Bagi Nasabah

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 15:04

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:45

SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:41

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Oktober 2025 - 15:21

Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses

Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:45

Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41