JAKARTA (Kontroversinews.com) – Untuk memastikan bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membongkar transaksi keuangannya.
Budhi tercatat mempunyai total kekayaan Rp23,8 miliar berdasarkan LHKPN periode 2020. Dari LHKPN itu, Budhi hanya memiliki rumah dan tanah.
“Bisa juga berkembang dengan mengikuti transaksi keuangan, baik itu pribadi maupun koorporasinya,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Minggu (5/9/2021). Firli mengaku bakal memeriksa lebih mendalam mengenai LHKPN dengan aset yang dimiliki oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Firli menyebut bahwa LHKPN seharusnya menjadi alat kontrol bagi penyelenggara negara termasuk Budhi. Penerapan LHKPN yang baik, kata Firli, memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya hingga saat ini. “Memang ini menjadi PR kita bersama, niat kita untuk menerapkan LHKPN yang jujur, benar, baik formil maupun materil sesungguhnya ini ada dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Melihat laporan LHKPN, harta kekayaan Budhi mengalami kenaikan Rp4 miliar selama satu tahun. Perbandingan itu dilakukan dari laporan LHKPN 2 April 2020 (periodik 2019) dan 25 Januari 2021 (periodik 2020).
Mengutip dari iNews.com, pada laporan 2020, total harta kekayaan Budhi 19.756.271.453 (19,7 miliar). Sedangkan pada laporan 2021, hartanya meningkat jadi Rp23.812.717.301 (23,8 miliar). Diketahui, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budhi diduga terlibat kasus korupsi kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 – 2018.
Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA). Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar.
