SOREANG | Kontroversinews – Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan, menyakini keputusan MA terkait pembatalan kenaikan tarif BPJS, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
Wakil Bupati Bandung, H. Gun Gun Gunawan, sangat menanti salinan dari keputusan yang dikeluarkan oleh MA terkait pembatalan kenaikan tarif BPJS. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat mengintruksikan kepada dinas teknis untuk merevisi atau mensosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat. Karena, tentunya proses-proses yang ada di Pemerintahan Pusat akan berdampak pada Pemerintahan Daerah.
“Menurut saya inilah yang diinginkan oleh masyarakat, tarif BPJS tidak jadi naik, setidaknya bisa mengurangi beban kebutuhan masyarakat,” ungkap H. Gun Gun di Soreang, Selasa (10/3 / 2020).
Ditanya terkait kenaikan BPJS yang diduga disebabkan oleh adanya defisit, H. Gun Gun meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak terkait. Pada intinya, H. Gun Gun berharap jangan sampai pelayanan dasar menjadi sesuatu yang dikomersilkan.
“Pemerintah harus hadir di pelayanan dasar masyarakat baik di kesehatan dan pendidikan juga ketenagakerjaan, karena inilah yang diamanatkan oleh undang – undang,” tambah H.Gun Gun.
H.Gun Gun menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dari awal selalu mengingatkan terkait dengan pelayanan, termasuk pelayanan BPJS meskipun domainnya itu dari pusat. Pihaknya akan terus melakukam koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit di Kabupaten Bandung, untuk mengantisipasi bilamana pelayanan-pelayanan dari BPJS tidak maksimal.
“Dalam hal pelayanan semua pihak harus siap, baik dari BPJS sendiri maupun dari rumah sakit ataupun dari pemerintah daerah,” pungkas Gun Gun. (Lily Setiadarma)
