Samosir (kontroversinews.com) – Untuk mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat lakukan Rapat Dengar Pendapa (RDP) yang diselenggarakan pada hari Jumat, (12/3/21) dikantor DPRD Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
Adapun Rapat Dengar pendapat yang dibuka untuk umum yang difasilitasi oleh Komisi III DPRD Kabupaten Samosir dalam menampung 12 Poin penting kendala yang lahir setelah dilakukan kegiatan didaerah tersebut.
Turut hadir pada kegiatan RDP yaitu para utusan dari BWS, BBPJN, PLN, PAM dan PAMSIMAS, sementara dari pihak Legislatif adalah Wakil Ketua DPRD Samosir Raja Pantas Marroha Sinaga, ketua Komisi III Drs. Jonner Simbolon, Rismawaty Simarmata, Pantas Limbong, Paham Gultom, Parluhutan Sinaga. Sementara dari unsur lainya adalah Asisten I Mangihut Sinaga, Kepala BAPEDA Rudi Siahaan, PRAKP Ihut Isasar Simbolon, Dinas PUPR Samosir serta masyarakat pemilik Lahan Lumban Silo dan dan Para Awak media serta LSM didaerah itu.
Adapun 12 Poin penting yaitu:
Pembebasan Lahan Tano Ponggol Meliputi Kanal atau Terusan Tano Ponggol yang dikerjakan BWS.
Hasil kondisi pekerjaan yang rusak atau retak
Rencana Pekerjaan Lanjutan Kanal/terusan Tano Ponggol
Detail pekerjaan realisasi Jalan Nasional Inner Ring-road Samosir jalan tele-pangururan serta jalan konektivitas tujuh kabupaten Simpang Gonting menuju Janji Raja dan pembangunan Jembatan yang ada dijalan nasional
Pembebasan Lahan Jalan Nasional
Titik kerusakan Pasca setelah pekerjaan
Pembebasan Lahan Jalan Jembatan Tano Ponggol.
Pembangunan Jalan dan Jemabatan Tano Ponggo
Pemindahan Tiang Listrik yang ada diruas Jalan Nasional
Jaringan air Minum ada diruas jalan nasional yang dikelola PDAM
Jaringan air Minum yang ada diruas jalan nasional yang dikelola PAMSIMAS
Pembahasan lainya yang lahir pada saat rapat dilakukan.
Pada Kesempatan itu, Jonner Simbolon selaku Ketua Komisi III DPRD Samosir menghimbau kepada segenap Stekholder masyarakat Samosir maupun anak rantau agar mau bekerja sama dalam mendukung pembangunan tersebut, karena selama ini kita sudah nanti-nantikan akan pembangun ini demi mewujudkan daerah kita menjadi salah satu destinasi Internasional dengan maksud dan tujuan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Disini kegiatan sudah berjalan namun hingga saat ini kendala lapangan masih banyak yang sulit dibebaskan dengan berbagai polimik baik ganti rugi ataupun masih ada orang belum membebaskan tanahnya.
Dengan adanya RDP ini, mudah-mudahan dapat melahirkan solusi yang terbaik baik bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat kita yang berdampak pada pelebaran Jalan, Pungkasnya.(ps)