Tidak Ada Pengusiran Anak dan Melarang Dapat Pendidikan Penderita ODHA

oleh -530 Dilihat
oleh

Samosir | Kontroversinews.- Masyarakat menolak anak mereka satu sekolah dengan Penderita ODHA. Beredar info mengenai pengusiran dan melarang Anak penderita ODHA mendapat pelayanan Pendidikan di Kabupaten Samosir. Perlu diperjelas mengenai kebenaran berita tersebut, Komite HIV AIDS HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adalah lembaga resmi yang dikelola oleh HKBP untuk kawasan Tapanuli, menangani dan mengasuh anak-anak terinfeksi ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang pusat pelayanan kesehatannya di RSU HKBP Balige.

Sejak tahun 2016 sebagian penderitaan ODHA yang sesuai informasi bukan anak Samosir. di pindahkan ke RS. HKBP Nainggolan, sejak itu pertentangan muncul di masyarakat mereka menilai bahwa RS. HKBP Nainggolan belum siap menangani hal tersebut karena yang mampu melayani dengan peralatan penunjang adalah RS. HKBP Balige. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemkab.Samosir untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pada awal Tahun Ajaran 2018/2019, ketiga anak ODHA ini berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah, yaitu 1 orang anak sekolah di PAUD Welipa, 2 (dua) orang anak sekolah di SD N 2 Nainggolan, namun setelah bersekolah dan belajar 1 (satu) hari di Sekolah Dasar, keberadaan anak-anak ODHA diketahui para orangtua siswa, dan dengan pertimbangan proteksi (menjaga masa depan anak-anak nya), para orangtua bersepakat menolak digabung dengan mereka, bahkan bila tidak bisa anak mereka akan dipindahkan dari sekolah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Samosir sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi persoalan ini yaitu pada tanggal 20 Juli 2018 melakukan Sosialisasi mengenai penularan AIDS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, pada hari Senin, 16 Oktober 2018, Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga memimpin rapat yang dihadiri Kepala Departemen Diakonia HKBP Debora Sinaga, Komite HIV AIDS HKBP, Para Orangtua dan Komite Sekolah mewakili masyarakat serta pejabat terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Direktur RSUD, dan Camat Nainggolan).

Pemkab Samosir mengusulkan solusi bagi pemenuhan hak pendidikan anak-anak ODHA yaitu pendidikan non formal seperti Kejar Paket A atau lebih dikenal Home Schooling bagi ketiga anak, tanpa mengganggu hak pendidikan anak-anak lainnya.

Namun pihak Komite HIV AIDS HKBP tidak menerima solusi yang ditawarkan dan berkeras meminta menggabungkan ketiga anak bersama bersekolah, yang membuat peserta rapat keberatan, dengan meminta agar HKBP memindahkan perawatan dan pengasuhan anak-anak ODHA kembali ke tempatnya semula di RSU HKBP Balige, dengan harapan anak-anak mereka kedepannya tidak tertular penyakit tersebut. Intinya masyarakat sudah tahu keberadaan anak bahwa mereka sudah terkena HIV AIDS sehingga masyarakat langsung menolak.

Lalu tidak terimanya masyarakat dan ketidakpuasan Komite HIV AIDS HKBP berkembang menjadi berita yang saat ini viral di media social, online dan media konvensional. Pemkab Samosir tetap komitmen mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan semua anak-anak di Samosir, dan terbuka bagi setiap saran dan solusi yang berkeadilan bagi semua.

Kita merasa Iba dengan nasib anak-anak tersebut kita ingin mereka tidak tambah menderita kita harus memberikan solusi terbaik bagi mereka kita cari win-win solusion bagi mereka dan juga masyarakat Nainggolan ucap Bupati Samosir Rapidin Simbolon. Sampai berita ini diturunkan Pemerintah Kabupaten Samosir tetap melakukan upaya penyelesaian masalah tersebut, anak-anak Penderita ODHA tersebut masih berhenti sekolah. Informasi dari Komite HIV AIDS HKBP sejumlah 5 orang penderita ODHA di rawat di RS. Nainggolan. Tim dari Kabupaten sudah terjun ke Kecamatan Nainggolan untuk terus berkomunikasi mencari solusi.(ps)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *