Sumber Dana KKB Berasal dari Penambangan Emas Ilegal di Beberapa Kabupaten di Papua

- Pewarta

Sabtu, 10 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolda Papua,Irjen Mathius D Fakhiri. (Foto/Antara)

Kapolda Papua,Irjen Mathius D Fakhiri. (Foto/Antara)

PAPUA (Kontroversinews.com) – Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, selama ini pihaknya menduga sumber dana Eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjat (KKB) berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.

Namun, Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua. “Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi,” ujarnya di Jayapura, Kamis (8/3/2021).

Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana. “Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang,” ujar dia.

Ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal. “Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi,” kata dia.

Tanpa menyebut detail jumlahnya,  Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.   Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif. “Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi,” kata Fakhiri.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut. Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.

“Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa,” kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon yang telah dilansir dari laman Kompas, Jumat (9/4/2021).***AS

Berita Terkait

Polres Brebes Gelar Pelatihan Kasatkamling, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Lingkungan
Dorong Kemandirian Keluarga, Kader PKK Brebes Dilatih Buat Kue dan Hampers.
Brebes Jadi Pusat Gerakan Nasional EcoMasjid di Jeteng .
Rembug Fiskal APEKSI, Wali Kota Dorong Inovasi Pendapatan Asli Daerah
ASWAKADA Bahas Penguatan Tata Kelola Daerah, Wakil Wali Kota Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi
Seruan Keras dari DAN-RI: Perkuat Antikorupsi, Sahkan UU Perampasan Aset Sekarang!
Wartawan Dilarang Liputan : Ini Penjelasan Anggota DPR RI Zulfikar S.H.
Polres Tegal Gelar Perawatan Berkala Kendaraan Dinas R4 dan R6 untuk Dukung Kesiapan Operasional

Berita Terkait

Minggu, 16 November 2025 - 11:27

Polres Brebes Gelar Pelatihan Kasatkamling, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Lingkungan

Selasa, 11 November 2025 - 18:52

Dorong Kemandirian Keluarga, Kader PKK Brebes Dilatih Buat Kue dan Hampers.

Selasa, 11 November 2025 - 18:51

Brebes Jadi Pusat Gerakan Nasional EcoMasjid di Jeteng .

Jumat, 7 November 2025 - 20:45

Rembug Fiskal APEKSI, Wali Kota Dorong Inovasi Pendapatan Asli Daerah

Kamis, 6 November 2025 - 19:43

ASWAKADA Bahas Penguatan Tata Kelola Daerah, Wakil Wali Kota Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi

Berita Terbaru