Samosir| Kontroversinews.-Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2016 bertugas melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global, menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden.
Menyikapi banyaknya kerusakan daerah tangkapan air akibat ulah manusia terutama dalam penebangan hutan alam yang menyebabkan penggundulan hutan, KEIN RI mengadakan Focus Group Discussion di Hotel Samosir Cottage, Jumat,12/7/19.
FGD KEIN RI dibuka langsung Ketua Pokja Pangan, Industri, Pertanian dan Kehutanan KEIN RI, Dr.Benny Pasaribu.
“Samosir yang merupakan salah satu dari Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai destinasi wisata ditentukan oleh sumber daya alam dan budaya. Kawasan yang berbasis danau dan pegunungan yang beriklim sejuk karena berada di ketinggian lebih dari 900 meter dari permukaan laut juga mempunyai ketergantungan pada tata kelola lingkungan dan kehutanan, termasuk volume dan kualitas air Danau Toba, yang menjadi penentu utama keberhasilan KDT sebagai tujuan wisata dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Sayangnya, telah terjadi kerusakan daerah tangkapan air yang sangat besar akibat ulah manusia, terutama dalam penebangan hutan alam yang menyebabkan penggundulan lahan. Karenanya dilakukan FGD ini untuk dapat menerima masukan dari seluruh stake holder untuk didapatkan solusi yang terbaik untuk dapat kami sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi,” ujar Benny Pasaribu.
Penggundulan di kawasan hutan dan APL (Area Penggunaan Lain) di sekitar perbukitan TELE, Kabupaten Samosir, diduga telah mengakibatkan beberapa kali banjir bandang dan longsor dengan membawa kayu dan bebatuan hingga membawa korban nyawa dan kerusakan lahan pertanian milik masyarakat di pinggiran Danau Toba.
Banjir bandang terakhir ada di Desa Buttu Mauli – Kec. Sitio-tio, Desa Sarimarihit dan Desa Habeahan/ Naburahan – Kec. Sianjur Mula-mula. Apabila perambahan hutan alam dan alih fungsi lahan terjadi di wilayah TELE, maka dikhawatirkan akan dapat menghancurkan potensi pariwisata KDT dan kehidupan rakyat di KDT, khususnya di Kabupaten Samosir. Sehingga diperlukan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara Pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, LSM, dan warga masyarakat lokal agar segera mengambil langkah konkrit untuk menyelamatkan lingkungan dan kehutanan di KDT.
Hadir pada FGD tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc, perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara, Sekda Samosir, Jabiat Sagala, Kapolres Samosir AKBP. Agus Darojat, Kepala BPN Samosir, Saut Simbolon, Ketua IWO Samosir Fernando Sitanggang, Ketua KSM (Komunitas Samosir Maju) Dr. Johny W. Situmorang, Kepala Desa Buttu Mauli – Kec. Sitio-tio, Desa Sarimarihit dan Desa Habeahan/ Naburahan – Kec. Sianjur Mula-mula, masyarakat Desa Hutaginjang serta perwakilan Komunitas,LSM dan media.(ps)
