“Jadi saya kira semua TGUPP, semua dinas bersama-sama bekerja untuk pembangunan kota Jakarta untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Jadi tidak ada dikotomi antara TGUPP dengan ASN. Semua bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Riza.
Ada 17 jabatan yang masih kosong dan dilelang Pemprov DKI. Jabatan itu mulai dari Kepala Dinas hinga Wakil Bupati Kepulauan Seribu.
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut ada dua alasan besar mengapa 239 ASN DKI enggan mengikuti lelang jabatan eselon II. Salah satunya, para ASN merasa posisi tersebut rentan dicopot.
“Berbagai argumen yang muncul dari pada ASN itu. Artinya, berbagai argumen itu begini, salah satunya soal demosi itu. Kedua, soal peran TGUPP. Jadi memang itulah yang membuat keengganan para ASN kita untuk ikut lelang jabatan dalam rangka meniti karir mereka lebih tinggi,” kata Gembong dilansir dari detikcom, Rabu (19/5/2021).
Menurut Gembong, dua penyebab itu sudah menjadi bisik-bisik di kalangan ASN DKI. Gembong kerap menerima cerita demikian meski tidak menjadi aduan resmi.
Gembong juga menyinggung perihal peran tim TGUPP yang mendominasi dalam pemerintahan DKI Jakarta. Dia menduga hal ini menyebabkan ASN DKI tak mau naik jabatan.
Maka saya sejak pertama saya sampaikan bahwa, artinya dugaan kami dari fraksi PDIP kenapa mereka tidak mau naik jabatan karena mereka pertama tidak merdeka dalam menjalankan fungsinya, kenapa tidak merdeka? karena peran TGUPP yang begitu kuat,” jelasnya.
“Artinya fakta di lapangan itu begini, kan TGUPP bisa mengatur SKPD. jadi mereka mikir lebih baik mengatur daripada diatur. Kalau saya sebagai SKPD kan gitu ya, kan lebih enak mengatur daripada diatur,” sambungnya.
Anies akhirnya buka suara soal anak buahnya yang tidak disiplin itu. Ratusan ASN yang tidak ikut lelang jabatan itu sempat ditegur Anies dan diminta untuk disiplin menjalankan instruksi.
