CIMAHI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pilar Tunas Bangsa Junjung Loyalitas (Pitbul’s Indonesia) akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Mei 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPD LSM Pitbul’s Jawa Barat Eri Sudrajat. Senin, 24 April 2023.
Dalam rilis yang disampaikan secara khusus kepada Media, LSM Pitbul’S akan melaporkan data temuan dugaan korupsi dan langsung menuntut Ketua KPK untuk segera memproses oknum Pejabat dilingkungan Pemkot Cimahi yang diduga terlibat pengkondisian proyek pembangunan lanjutan Kantor/Mall Pelayanan Publik Tahap II, senilai Rp. 51.464.573.673,00 (Lima Puluh Satu Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Koma Nol Nol Rupiah) Tahun Anggaran 2021.
Selain itu, Belanja modal bangunan Gedung Kantor pembangunan Interior Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahap II senilai Rp. 10.848.480.000,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Koma Nol Nol Rupiah) Tahun Anggaran 2022.
Serta terkait belanja modal bangunan gedung kantor Pembangunan Interior MPP senilai Rp. 17.229.790.395,00 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu, Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Nol Nol Rupiah) Tahun Anggaran 2021.
LSM Pitbul’S dalam kasus ini menduga kuat, Kata Eri, ada proses lelang yang sudah dikondisikan alias kongklikong oknum pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi.
Diduga yang terlibat merupakan oknum Kepala Bidang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan oknum Kepala Bidang Tata Bangunan yang diperkirakan menjabat diposisi tersebut pada tahun 2021 s/d 2022 dan hingga saat ini masih berada dilingkungan DPUPR Kota Cimahi.
“LSM Pitbul’s Optimis kasus ini akan segera diproses KPK minimal pejabat yang terlibat dalam kasus itu segera di non aktifkan, ko aneh sudah adanya permasalahan tersebut pejabat pejabat ini makin naik jabatan dan sangat strategis ditempatkanya, ada apa ini,”Kata Eri melalui Seluler, Senin, 24 April 2023 Malam.
Disamping itu, Masih kata Eri, menyoroti hasil tuntutan persidangan mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna yang terkena OTT pada 2020 lalu, tidak ada yang terseret walau diketahui ada yang terlibat dan mengetahui kasus dugaan suap terhadap oknum pegawai KPK.
“Kami akan terus maju dan tidak pandang buku walaupun resikonya nyawa kami ikhlas, dengan bukti yang kami miliki diharapkan bisa membongkar tindak kejahatan korupsi, satu kata dari LSM Pitbul’S, Lawan,” Tegas Eri.
Hingga berita ini dimuat, keterangan resmi dari Pejabat Pemkot Cimahi dan Dinas Terkait masih dalam upaya. ***
