Cirebon | Kontroversinews – Lagi lagi pengerjaan proyek pelebaran bahu jalan Nasional PPK III dan IV mulai dari Cirebon – Cageur Kuningan dengan pagu anggaran Rp.36 miliar terindikasi tidak sesuai dengan bestek , dengan dikerjakan asal-asalan dan diduga kuat mengurangi volume pekerjaan.
Selain itu, proyek pelebaran jalan peningkatan jalan yang disebut presertasi tersebut yang dikerjakalan oleh PT. Perwita asal Jogja tersebut dengan jumlah anggaran Rp.36 Miliar itu yang dikerjakan dari mulai Cirebon Cageur Kuningan dengan panjang pelebaran jalan sepanjang 35 Km tahun anggaran 22020 sekarang yang lagi dilaksanakan itu dianggap tidak transparan.
Pasalnya, proyek yang dikerjakan ini tidak ditemukan papan informasi (plang proyek). Sehingga sulit untuk mengetahui besaran anggaran dan sumber dana, jenis pekerjaan serta pelaksana kegiatan (kontraktor/rekanan).
Laskar LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) menyikapi berbagai permasalahan dilapangan akhirnya menemukan fakta, bahwa proyek pembangunan jalan ini bersumber dari APBN tahun anggaran 2020, dengan jenis pekerjaan pembangunan perluasan jalan mulai dari Cirebon sampai Cageur Kuningan dengan jumpah anggaran Rp.36 miliar yang dilaksanakan oleh PT.Perwita.hal itu sesuai ungkapan Kasubag TU PPK balai jalan nasional III dan IV Cirebon yang mengaku bernama Asep Supriadi.
Asep pun tidak menyangkal ketika beberapa gambar dan video serta temuan dilapangan disampaikan oleh Laskar LMPI diantaranya baru kerikil buat agregat yang tidak berkualitas karena memakai batu koral (sisa sisa batu pasir yang disaring ) kualitas adukan yang diduga kurang bagus serta kedalaman yang diraguka karena dugaan sementara hanya mencapai tinggi abregat 13 cm dan coran 18 cm.
Sementara menurut acuan dalam RAB yang disampaikan PPK jalan nasional III dan IV Arif Budiman melalui TU Asep Supriadi, dirinya mengatakan bahwa pekerjaan itu semuanya harus ketinggian 35 cm diantaranya 15 cm galian buat agregat dan 20 cm buat pelaksanaan coran.
“Jika benar apa yang disampaikan oleh Laskar LMPI dilapangan seperti itu tentu akan kami tindak sesuai prosedur namun sebelum terlanjur jauh mumpung pekerjaannya masih 50 % mari kita benahi supaya bagus kedepannya,” ungkap Asep Supriadi.
Dirinya juga mengakui bahwa pernah menegur dan mengarahkan kepala pengawas supaya suruh dipasang papan proyek namun paktanya sampai saat ini tidak ada.bahkan Asep juga mengatakan bahwa pihaknya juga pernah menegur pelaksana ketika dilapangan terutama untuk bantalan tidak memakai amparam plastik ,plastik yang dipasang hanya pinggirnya saja dan itu jelas merugikan karena kualitas bangunan cairan semen tentu akan bleber dan menyerap ke tanah .
Namun anehnya pelaksana kegiatan ataupun penanggung jawab kehumasan perusahaan ataupun direktur Perusahaan Perwita ketika disampaikan masalah ini baik oleh pihak Laskar LMPI ataupun balai jalan nasional ternyata semuanya mengarahkan supaya di kordinasikan saja dengan PPK balai.hal ini tentu menjadi tanda tanya besar ada apa dibalik pembangunan pelebaran pengerasan presentasi jalan tersebut ? Mungkinkah semuanya di setir oleh PPK sehubungan pemenang lepaksananya jauh di Jogja ataukah ada hal lain yang pada ahirnya saling lempar tanggung jawab.?
Kepala Bidang Investigasi LPKN ( lembaga pemantau korupsi nasional ) Bandung Jabar D. Setiawan didampingi Joni S Panel BAE yang juga tengah berada di lapangan mengaku sejak awal pihaknya sudah mencium ketidak beresan proyek jalan Cirebon Ciamis ini.
“Saya mencium ada dugaan kongkalingkong antara kontraktor, PPK, dengan konsultan. Karena saat proses pengerjaan awal sampai proses , pengawas dari PPK dan konsultan melihat pengerjaan tersebut seperti ada pembiaran dikerjakan tidak sesuai kontrak,” ungkap Jhony Pane.
Sementara menurut Setiawan hasil pengerjaan pelebaran proyek jalan itu hampir sama persis dengan tahun yang dulu yang dikerjakan oleh Perusahaan asal Tasikmalaya yang pengerjaannya diduga asal asalan bahkan sempat menelan korban jiwa akibat kelalaian pelaksana tidak pasang rambu-rambu saat pekerjaan berjalan dampaknya ada motor yang jatuh bahkan ada yang sampai meninggal dan itupun luput dari teguran PPK balai bahkan disana yang lebih mengherankan lagi pekerjaan orang balaipun diduga ikut ikutan dilihat ada mobil plat merah dari balai yang memuat dan menurunkan pasir panas buat dilapangan dengan para pekerja memakai seragam baju Kuningan .yang biasanya orang orang itu mengerjalan pembersihan bahu jalan orang orang bagian dibalai bagian pemeliharaan kebersihan jalan .
Melihat hal itu sudah tentu kami sebagai lembaga pemberantas korupsi akan mendukung penuh pergerakan Laskar merah putih dan mengawalnya hingga ke pihak yudikatif kalau masalah ini tidak secepatnya di benahi dilapangan.
“Dengan adanya pengurangan volume dan kualitas yang diragukan itu nantinya khawatir akan merugikan keuangan negara yang mengarah kepada KKN apalagi di saat pandemik Virus Corona sekarang ini ada larangan untuk sementara dihentikan dulu tetapi kenapa kegiatannya dilapangan dipaksakan seolah olah mengejar target. Hal inilah yang perlu kita sikapi,” ungkapnya. (tim)
