Pengembangan SPAM Bandung Timur, DPRD Siap Fasilitasi Aspirasi Masyarakat

- Pewarta

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, Kontroversinews – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi menyatakan pihaknya akan selalu siap memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait Program Pipanisasi Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Bandung Wilayah Timur dari Perumda Air Minum Tirta Raharja.

Hal itu disampaikan Renie saat menerima audiensi dari Paguyuban Rahayu yang menyampaikan aspirasinya ke pihak Perumda Tirta Raharja melalui DPRD Kabupaten Bandung.

Renie menyebut ada tiga poin utama yang menjadi pertanyaan pihak Paguyuban Rahayu, antara lain soal perizinan, sosialisasi program kepada masyarakat, dan solusi jangka panjang.

Menurut Renie, dari awal Paguyuban Rahayu menyatakan mereka tidak menolak adanya program SPAM PDAM ini. Namun yang mereka khawatirkan adalah dampak lingkungan akibat penyedotan air dari hulu Sungai Citarum yang dimanfaatkan PDAM sebagai air baku untuk SPAM Bandung Timur.

“Jadi sumber air baku dari hulu Sungai Citarum ini dikhawatirkan bisa mengurangi ketersediaan atau supply air untuk sawah para petani, sehingga harus dicarikan solusi jangka panjangnya,” jelas Renie kepada wartawan seusai menerima audiensi di Ruang Rapat Kacapi Gedung Setda Kabupaten Bandung, Rabu (10/9/2025).

Poin yang kedua, lanjut Renie, pihak paguyuban mempertanyakan soal sosialisasi program kepada masyarakat yang dianggap belum masif dan merata.

“Untuk itu kami meminta kepada Perumda Tirta Raharja agar sosialisasi dilakukan secara lebih merata dan lebih massif lagi. Termasuk soal solusi jangka panjang agar para petani tidak terdampak oleh penurunan debit air,” kata pimpinan DPRD dari Fraksi PKB ini.

Kemudian poin ketiga adalah soal perizinan. Menurut Renie, Progam SPAM Bandung Timur ini sudah mengantungi semua perizinan yang ditentukan.

“Dengan sudah lengkapnya izin program ini, maka disepakati tidak akan ada lagi penghentian kegiatan jalannya program oleh masyarakat. Tinggal dimasifkan lagi sosialisasi secara merata” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Raharja, A. Teddy Setiabudi, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakili Paguyuban Rahayu ini.

“Kami berkomitmen melaksanakan semua aspirasi masyarakat petani yang berada di wilayah Bandung Timur, khususnya yang terdampak langsung Program SPAM Bandung Timur ini,” tandas Teddy.

Ia berharap dengan audiensi tersebut, bisa menjadi jalan tengah antara kebutuhan penyediaan air minum di Bandung Timur dengan kepentingan masyarakat, terutama para petani yang bergantung pada ketersediaan air Sungai Citarum.

“Sesuai aspirasi yang disampaikan masyarakat, kami juga akan terus melakukan sosialisasi Program SPAM ini dan mencarikan solusi yang terbaik dan berpihak kepada masyarakat,” kata Teddy. ***

Berita Terkait

Sekda Disorot, Rotasi Pejabat Bandung Barat Dinilai Langgar Merit Sistem dan Sarat Masalah
Tour de Linggarjati Dinilai Tidak Tepat Usai Tragedi Demokrasi
Dari Sampah Jadi Batako, Bupati Kang DS Bakal Jadikan Motah Prototipe TPS3R di Semua Desa
Dir PPA-PPO Tahan Dua Tersangka Kekerasan Terhadap Anak
Iuran Korpri Kab. Cirebon Diduga Tidak Transparan, Siapa Berhak Mengaudit?
Peduli Sosial, Pekat IB Kuningan dan DPRD Berikan Bantuan ke Penampungan ODGJ
Diduga Kosan Harian di Majalengka Beralih Fungsi Jadi Tempat Mesum
Riko Riyanto Masuk Bursa Calon Ketua KONI Kabupaten Cirebon

Berita Terkait

Sabtu, 13 September 2025 - 17:15

Sekda Disorot, Rotasi Pejabat Bandung Barat Dinilai Langgar Merit Sistem dan Sarat Masalah

Jumat, 12 September 2025 - 22:58

Tour de Linggarjati Dinilai Tidak Tepat Usai Tragedi Demokrasi

Jumat, 12 September 2025 - 20:47

Pengembangan SPAM Bandung Timur, DPRD Siap Fasilitasi Aspirasi Masyarakat

Kamis, 11 September 2025 - 14:21

Dari Sampah Jadi Batako, Bupati Kang DS Bakal Jadikan Motah Prototipe TPS3R di Semua Desa

Rabu, 10 September 2025 - 14:04

Iuran Korpri Kab. Cirebon Diduga Tidak Transparan, Siapa Berhak Mengaudit?

Berita Terbaru