Kuningan | Kontroversinews.-ADA tiga faktor penting dalam mewujudkan pembangunan zona integritas terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan yang baik. Tiga faktor penting itu yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta peningkatan pelayanan publik.
Wakil Bupati Kuningan M. Ridho menyampaikan hal itu pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Pengadilan Agama Kuningan Kelas I.A, Kamis (25/4//2019).
Menurutnya, tiga faktor itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 52 Tahun 2014. Untuk itu ia berharap melalui momen itu mampu mendukung untuk melakukan perbaikan yang nyata sebagai landasan kokoh, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat,” kata M. Ridho Suganda.
“Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sarana agar pelayanan publik lebih optimal, transfaran, dan akuntabel. Saya meminta dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas agar terwujud Pengadilan Agama Kuningan yang bersih dan melayani,” kata M. Ridho Suganda.
Hadir pada acara tersebut Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan SIK, Dandim 0615 Kuningan Letkol Inf Daru Cahyadi Soefrapto, S.Sos, MM., Ketua Pengadilan Negeri Uli Purnama, mewakili Kajari Kuningan. Pada acara tersebut dilakukan pembacaan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Kuningan menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih, dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kuningan, disaksikan oleh Wakil Bupati Kuningan, Kapolres, Dandim. (d.setiawan)
