JAKARTA (Kontroversinews.com) – Kabar baik untuk pengguna kendaraan bermotor. Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).
Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk objek pajak yang jatuh tempo pembayaran sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Perubahan kebijakan tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1012 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Aturan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati pada 14 Juli 2021.
Beleid menyatakan bahwa penghapusan sanksi administrasi itu hanya diberikan kepada wajib pajak yang melunasi pembayaran pokok pajak sampai dengan 20 Agustus 2021.
Pemilik kendaraan bisa mendatangi Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling, serta pembayaran melalui ATM untuk mengakses fasilitas.
Penghapusan sanksi administrasi tersebut berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran.
Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan menyesuaikan pada Sistem Informasi Manajemen PKB dan BBN-KB. Nantinya, masyarakat bisa memanfaatkan layanan itu dengan mencetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). SKPP berlaku jatuh tempo pembayarannya hingga 20 Agustus 2021.
Terhadap SKPP yang dihapuskan sanksi administrasinya, namun tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran, maka SKPP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah. ***AS
Sumber: Cnn Indonesia
