Bogor, Kontroversinews | Pemerintah Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola program MBG, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025). Dalam forum strategis ini, Wakil Wali Kota turut hadir bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno dan jajaran kepala perangkat daerah terkait.
“Seperti yang kita ketahui ya, program MBG ini merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya siap mendukung, namun juga akan turut berperan dalam aspek teknis program, seperti penetapan zonasi penerima manfaat, pengawasan kualitas gizi, serta menjamin keamanan pangan selama distribusi berlangsung.
“Pemkot Cirebon akan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Karena yang akan menerima manfaat langsung adalah warga Kota Cirebon sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaksana di lapangan. Ia berharap kerja sama yang solid dapat meminimalkan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata, rendahnya mutu gizi, hingga aspek kebersihan makanan.
“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap keamanan pangan. Ia menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat pengawasan.
“Keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka diri terhadap pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satgas Pangan,” jelas Siti Maria.
Ia juga mengingatkan perlunya pembatasan jumlah SPPG agar tidak melebihi kapasitas, demi menjaga mutu layanan makanan bergizi yang diberikan.
“Ke depan, jumlah SPPG tidak boleh mencapai 3.000 titik. Harus di bawah itu agar kualitas tetap terjaga dan tidak kewalahan. Kita harus fokus pada perbaikan mutu,” tuturnya.
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibuka secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Wakil Gubernur Jawa Barat.
Dalam arahannya, Dadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan program MBG menjadi bagian dari investasi jangka panjang bangsa dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin masyarakat yakin bahwa makanan yang diberikan dalam program ini benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, seluruh langkah harus diambil secara terbuka dan akuntabel,” tegas Dadan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas program.
“Pelaksanaan MBG harus menjadi contoh kerja bersama yang solid antar pemangku kepentingan. Makanan yang disajikan harus memenuhi unsur gizi seimbang dan keamanan pangan. Ini bukan sekadar program, tapi bentuk nyata komitmen negara pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Susmiati (Kabiro Kontroversinews)
