JAKARTA (Kontroversinews.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, penggunaan produk dalam negeri tetap dimaksimalkan. Sebab, produksi dalam negeri menjadi backbone atau tulang punggung ekonomi nasional.
Dia mengakui, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) masih menjadi tugas pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemaksimalan produk-produk lokal seyogyanya tetap dilakukan.
“Ini pekerjaan besar kita semua untuk mendorongnya. Kita kaitkan, saya kira, TKDN kita harus menggunakan sebanyak mungkin produk-produk dalam negeri yang kita produksi dalam negeri. Itu merupakan cara untuk menjadi backbone ekonomi kita,” ujar Luhut, Sabtu (3/4/2021).
TKDN sendiri menjadi preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di beberapa instansi pemerintah atau swasta. Selain itu diartikan juga sebagai nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri.
Hal tersebut harus dilakukan lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah menggunakan dana APBN atau APBD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Sumber pendanaan serupa juga berlaku bagi BUMN atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Mengutip dari Sindonews, dasar hukum dari TKDN diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Salah satu poin yang diatur dalam beleid tersebut adalah peningkatan produk dalam negeri. Pemerintah pusat, daerah, badan usaha, industri swasta, dan masyarakat diwajibkan menggunakan produk dalam negeri.
Saat ini pemerintah tengah mengkampanyekan Gerakan Indonesia Bersama UMKM. Langkah itu seiring dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang pada April 2021 dipusatkan di Jawa Barat dengan tema UMKM Jabar Paten, Menko Luhut mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir sudah ada empat juta UMKM yang masuk platform online untuk memasarkan produknya.***AS
