LSM Prontal: Dana JKN dan BOK Diduga Jadi Ajang “Korupsi” Layak Dibidik KPK

- Pewarta

Selasa, 18 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan (KontroversiNews).-Hasil Sidak Bupati Kuningan.Dr.Dian Rachmat Yanuar.M.SI ke Puskesmas Darma,yang mana dalam sidak Bupati Kuningan,ternyata memang benar Kinerja Kapus dan bawahanya yang ASN/PNS yang semena -mena alias kurang disiplin dan tidak punya rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Tak ayal membuat Bupati Kuningan.Dr.Dian Rachmat Yanuar M.SI memanggil Kadinkes Kuningan Beserta seluruh Kapus sekabupaten Kuningan,untuk di beri pembinaan dan Teguran serta peringatan keras,agar bisa bekerja melayani masyarakat dengan maksimal.

Ketua Lsm Prontal.Bung Uha Juhana angkat Bicara.
Senin.17/3/2025,di Cafe Resto menuturkan.Apresiasi buat Bupati Kuningan .Dr.Dian Rachmat Yanuar.M.SI dalam masa 100 hari kerja,selalu tanggap atas laporan masyarakat dan sigap langsung melakukan pembinaan.

Namun yang perlu di soroti juga,selain etos Kinerja ASN/PNS di Kuningan,jangan di lupakan juga pengelolaan anggaran di SKPD yang di duga selama ini banyak kebocoran anggaran sehingga mengakibatkan 3 tahun gagal bayar terus.”ujarnya”

Masih kata Bung Uha Juhana menambahkan,salah satu contoh selain buruknya Kinerja Kapus Darma sdr Saefudin,ada informasi di lapangan bahwa pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dan Bantuan Oprasional Kesehatan(BOK) Kabupaten Kuningan di duga ada praktek Pungli.

Hasil Investigasi dan Data yang Kami (Lsm Prontal) Pegang, sdr.Saefudin selaku Ketua APKESMI di bantu bendahara APKESMI sdri.Sri di duga menjadi koordinator(pengepul)uang pungli Dana JKN dan BOK.”ungkapnya”

Pungutan Liar(Pungli) dana JKN dan BOK itu.Rp.5 Juta perpuskesmas,kalau di kali 37 Puskesmas di kali satu tahun sudah besar miliaran rupiah.

Karna jelas yang namanya Korupsi itu,tersetuktur kolektif kolegial masih,pasti ada setoran untuk para juragan-juragan dan pasti ada dalang intelektualnya.

Ini harus segera di bongkar abis sampe ke akar akarnya,jangan sampai uang untuk pelayanan publik di pakai jadi ajang bancakan Korupsi berjamaah.”geramnya”

Saya selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah,siaaaaap untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum(APH) dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi.

Tapi untuk kasuistik pengelolaan Dana JKN dan BOK Kabupaten Kuningan,memang layak di Bidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) karna nominalnya puluhan miliar.

Sudah Saatnya Kuningan di bawah Kepemimpinan Bupati Baru, yang berani melakukan sidak dan pembinaan serta peringatan keras kepada para bawahnya,kita dukung juga dengan membongkar abis dugaan korupsinya.

Karna Kinerja Bagus para pelayan publik(masyarakat) harus juga di iringi dengan pengelolaan anggaran yang benar,biar tidak terjadi gagal bayar lagi.”pungkasnya. ***

Berita Terkait

Bandung Bedas Green Techno, Inovasi Pengolahan Sampah Solusi Perubahan Iklim
PGRI Kecamatan Talun Bantah Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana BOS Oleh Sekolah
Pemkab Bandung: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Berpedoman Pada Visi Misi dan Program Kepala Daerah
LSM Prontal: Oknum Dewan “Sewa Preman” Berujung Urusan Pidana di Polres Kuningan
Kemensos Salurkan Bantuan untuk 2.646 Warga Korban Banjir di Sumedang
Ketua Gibas: Gegara “Uang Receh” Oknum Dewan Sewa Jasa Preman
Pemkab Karawang Perkenalkan Aplikasi Perizinan Terbaru
Kasuistik Etika Moral Dewan Partai Islam Menggelegar “KAWIN SIRI”

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:10

Bandung Bedas Green Techno, Inovasi Pengolahan Sampah Solusi Perubahan Iklim

Selasa, 18 Maret 2025 - 13:48

PGRI Kecamatan Talun Bantah Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana BOS Oleh Sekolah

Selasa, 18 Maret 2025 - 12:19

Pemkab Bandung: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Berpedoman Pada Visi Misi dan Program Kepala Daerah

Selasa, 18 Maret 2025 - 11:29

LSM Prontal: Oknum Dewan “Sewa Preman” Berujung Urusan Pidana di Polres Kuningan

Selasa, 18 Maret 2025 - 11:25

LSM Prontal: Dana JKN dan BOK Diduga Jadi Ajang “Korupsi” Layak Dibidik KPK

Berita Terbaru