Kuningan, Kontroversinews | Ramainya pemberitaan di berbagai media online terkait masih beredarnya penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta carut-marutnya pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk persoalan dana BOS, menuai perhatian serius.
Pada Jumat (1/8/2025), Forum Komunikasi Gabungan Organisasi dan Lembaga (FKGOL) menggelar rapat akbar di sekretariatnya untuk menindaklanjuti rencana audiensi ke Komisi 4 DPRD Kuningan.
Salah satu Ketua Ormas yang tergabung di FKGOL, yakni Ketua Paguyuban Purna Bakhti Kades, Kang Dede Keling, menuturkan bahwa persoalan LKS dan PKBM yang tengah menjadi sorotan publik telah memicu kegaduhan dan perlu segera dicarikan solusi.
“Fungsi sekolah harus dikembalikan menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar demi mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, dan berintelektual. Bukan justru dijadikan ajang mencari keuntungan dari para siswa,” ujarnya.
Bang Asep menambahkan, sudah ada banyak regulasi yang melarang penjualan LKS cetakan perusahaan, apalagi jika materi yang diajarkan berbeda dengan yang diujikan. Menurut informasi yang diterima FKGOL, harga satu paket LKS untuk seorang siswa bisa mencapai Rp80.000. Jika dikalikan jumlah siswa se-Kabupaten Kuningan, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.
Pemerintah pusat, bahkan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, telah menginstruksikan larangan praktik jual beli barang yang merugikan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kuningan pun telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan larangan penjualan LKS.
FKGOL berencana meminta Komisi 4 DPRD Kuningan untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Kabid SD, Kabid SMP, Forum K3S Kecamatan dan Kabupaten, Forum MKKS, PGRI, Ketua Forum PKBM Kabupaten, serta pihak Pemda yang menaungi pendidikan.
“Kita perlu duduk bersama mencari solusi terbaik demi menjaga kondusivitas dan stabilitas Kuningan. Bila perlu, kita dorong DPRD dan eksekutif untuk membuat regulasi daerah yang tegas melarang penjualan LKS dan menuntaskan persoalan PKBM,” tegasnya.
Menurut FKGOL, persoalan ini akan terus memicu kegaduhan selama kedaulatan daerah belum benar-benar ditegakkan. Mereka menduga ada kepentingan tertentu yang memanfaatkan sekolah demi keuntungan, sementara orang tua siswa terpaksa pontang-panting mencari biaya pendidikan anaknya. ***
