Kab Bandung | Kontroversinews.-Sosialisasi Kemetrologian dan Penanda tanganan komitmen bersama antara Bupati Bandung diwakili Asisten II Kab Bandung dengan stakeholder dalam pembentukan Kab Bandung menjadi daerah tertib ukur tahun 2019 , berlangsung di hotel Sahid Soreang Kab Bandung .
Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan RI , DR. Rusmin Amir S.Si .MT usai Penanda tanganan komitmen bersama mengatakan ,”menurut ketentuan , kalau misalkan alat ukur publik secara rutin seperti PLN dan PDAM .
Dan itu harus ditera ulang kalau meter air 5 tahun sekali dan kalau KWH meter 10 tahun sekali dan itu menjadi kewenangan teman -teman di daerah ,kalau kami di pusat lebih ke tipe ijinnya boleh beredar atau tidaknya ,tapi untuk kegiatan tera ulang diserahkan kepada teman -teman di daerah .
Intinya kita ingin mengenalkan metrologi bisa dibangun dari berbagai sisi ,kalau lihat sekarang ini hanya dari sisi hukum dan pemerintahan ,karena kalau bicara halal atau tidaknya dilihat dari ukurannya seperti dikatakan dari MUI .
Metrologi syariah ,kita ingin kedepan karena Kab Bandung sebagai Pilot projeck urusan pengembangan atau kegiatan sosialisasi ini lebih mendekati syariah ,” Ujarnya .
Dikatakan Asisten II Kab Bandung ,H.Marlan MSi ,kami sangat mengapresiasi dengan adanya komitmen bersama ini ,karena tera ini bagian yang tidak dipisahkan seperti dikatakan tadi seperti visi Bupati Bandung yaitu berbasis religius .
Dalam agama sudah jelas ,orang yang mengurangi takaran itu curang dan hukumannya neraka jahanam , mudah – mudahan di tahun 2019 Kab Bandung dijadikan tertib ukur syariah .
Kami akan gandeng MUI bersama Disperindag untuk melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa ,karena alat ukur tidak hanya menyasar ke pasar saja tapi para pedagang lain .
Ditambahkan Kepala Disperindag Kab Bandung ,Dra .Hj Popi Hopipah , jumlah petugas Penera baru tiga orang tapi untuk SPBU kita dibantu, kalau untuk metrologi di kita tidak ada kalender merah semua hitam .
Karena ini baru dua tahun dan dengan PLN sudah berjalan dan PLN sudah menyelesaikan pergantian metro ukur ssbanyak 3000 dan berkomitmen tahun depan menjadi 4000 .
Kalau dengan PDAM ,kami baru membangun komitmen dan mudah-mudahan cepat mengganti metro ukur sesuai dengan masanya misal umur 5 tahun itu diharus diganti sesuai aturan yang berlaku .
“Pada prinsipnya kami tidak hanya mengedepankan retribusinya atau apa apa tapi lebih mengedepankan terhadap pada pelayanana terhadap perlindungan konsumen,”ungkapnya (Mindra)
