PAPUA (Kontroversinews.com) – Saat ini Satgas Nemangkawi semakin menggiatkan operasi setelah ulah KKB Papua yang kian beringas, di antaranya menyandera pilot dan penumpang Susi Air. Siasat Satgas Nemangkawi, gabungan dari prajurit TNI-Polri berhasil membuat KKB Papua kelaparan dan makin susah bergerak.
Dalam video viral di Instagram, tampak seorang pimpinan OPM berkomunikasi dengan pentolan KKB Papua Lainnya. Mereka berkomunikasi menggunakan alat handytalky (HT). Keduanya sama-sama menceritakan kondisinya. Bahkan, salah satu pentolan OPM memilih mundur duluan.
Berikut dialog antar pimpinan KKB Papua yang sudah merasakan sulitnya hidup dan kelaparan di hutan. Video viral itu diunggah akun Instagram @gardadepan_ind. Tampak seorang pimpinan KKB berdialog dengan kelompok lain.
Pimpinan KKB yang memakai kaus tanpa lengan dan bercelana pendek ini mengaku capek karena gerakannya terus dipantau TNI-Polri.
Dia mengaku persediaan makanannya kini sudah habis. Mereka (TNI-Polri) semakin banyak, kami mau mundur saja,” kata pentolan KKB ini dengan bahasa asli Papua.
Rekannya di seberang sambungan HT pun merasakan hal yang sama. “Jadi begini bapa, kami disini juga susah, di sini kami juga susah untuk makan,” katanya.
Selanjutnya pentolan KKB ini memutuskan akan mundur, sementara kelompok lain di seberang diminta untuk tetap bertahan. “Ya sudah kalau kalian bertahan, kami mundur duluan saja,” katanya. Didampingi ibu dan istri, pimpinan KKB di Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen, Papua, menyerahkan diri dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (17/03/2021).
Saat itu, Noak Orarei mencium bendera merah putih di depan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdyan Indra Fahmi.
“Saya NKRI, Saya Indonesia,” kata Noak di halaman Polres Kepulauan Yapen.
Noak juga menyerahkan dua senjata rakitan, amunisi dan bendera bintang kejora dan seragam loreng.
Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdyan Indra Fahmi menjelaskan, pendekatan yang dilakukan aparat keamanan untuk mengajak Noak bergabung lagi dengan NKRI tak mudah
Noak, menurutnya, sempat ragu karena khawatir akan reaksi aparat keamanan.
Namun setelah dilakukan pendekatan dengan tetap mengedepankan kemanusiaan dan mengutamakan kesejahteraan Noak sekeluarga, polisi berhasil meyakinkan pimpinan KKB tersebut.
“Saya juga meyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat hingga Noak Orarei dapat kembali setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ferdyan.
Dalam kesempatan itu, Noak juga sempat mengajak rekan-rekannya di KKB untuk menyerahkan diri.
“Kepada teman-teman di seluruh Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih mendukung memperjuangkan kemerdekaan Papua agar segera mengikuti jejak saya, bergabung dengan NKRI,” ujar Noak.
Sementara itu, Ferdyan mengaku akan meminta pemerintah daerah setempat agar mendukung Noak.
“Pemda harus memperhatikan saudara Noak Orarei karena dia salah satu dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen,” jelas Ferdyan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Noak saat itu juga menyerahkan dua pucuk senjata api rakitan dengan sejumlah 15 butir amunisi.
Amunisi itu terdiri dari tujuh butir peluru tajam SS1 kaliber 5.56 milimeter, tujuh butir peluru revolver kaliber 86 pin, serta satu butir peluru SS1-V5 kaliber 5.56 milimeter.
DPR minta “TNI, Polri dan BIN sinergi”
Sementara itu, Komisi I DPR menilai penyanderaan menjadi bukti masih lemahnya pengawasan aparat keamanan di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong TNI, Polri dan BIN dapat bersinergi melakukan peningkatan pengawasan ekstra ketat, agar penyergapan oleh KKB Papua di ruang publik seperti bandara atau lapangan terbang tidak kembali terjadi.
Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel ‘Pasca Susi Air Disandera KKB Papua, Polisi Perketat Pengamanan di Bandara Perintis & Daerah Rawan’
Pasca-penyanderaan Pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Kepolisian Daerah Papua akan memperketat pengamanan di Bandara Perintis.
“Khususnya di daerah rawan KKB Papua”.
Sejumlah daerah rawan KKB Papua yang menjadi perhatian pihak kepolisian yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Tembagapura Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya.
Kabid Humas Polda Papua, mengatakan Polda berencana membangun Polsek dan Polres di daerah rawan.( tim Patrolinews86.com/ Saibumi)
