Jakarta ,”Kontroversinews.com ,
Dalam rangka peningkatan kualitas Desa yang salah satu indikatornya adalah Desa Mandiri harus lebih banyak lagi maka Kerja keras Pemerintah Desa itu sangat diperlukan tentunya harus bersinergi dengan Instrumen Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) begitupun kebijakan Pemerintah harus sejalan dengan apa yg diharapkan DPR-MPR RI, hal itu disampaikan Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo dalam Pertemuannya bersama Ketua Umum DPP Asosiasi BPD Nasional (ABPEDNAS) H. Deden Samsudin, SH beserta jajaran pengurus lainnya pada hari rabu, 3 Maret 2021 di Jakarta,
Ketua MPR RI berharap Asosiasi BPD Nasional (ABPEDNAS) sebagai wadah berhimpun BPD yang memiliki payung hukum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah keberadaanya sangat penting terlebih di masa pandemi covid-19 dengan Kebijakan PPKM , Desa menjadi pemegang peranan termasuk didalamnya ada BPD,
Dalam kesempatan tersebut juga Ketua MPR RI memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Jajaran Pengurus Abpednas sebagai satu satunya wadah berhimpun BPD, yang terus bersinergi dengan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga Desa melalui Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ABPEDNAS yang sudah lahir dari dulu dan memiliki payung hukum, saya akan mendorong supaya ABPEDNAS terus eksis melalui penguatan di Kementrian yang ada hubungannya dengan program Desa tandasnya,,
Dalam kesempatan tersebut H. Deden Samsudin, SH selaku Ketua Umum DPP Abpednas menghaturkan banyak terima kasih atas arahan dan perhatian Pemerintah termasuk DPR-MPR RI selama ini kepada BPD termasuk Abpednas Sebagai wadah berhimpun BPD dan akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah guna mendorong dalam penguatan Lembaga BPD melalui terbitnya regulasi,
Bamsoet sapaan akrab Ketua MPR RI ini menambahkan ada beberapa Agenda Kemendes yang harus ditangkap oleh Abpednas selain dari pada Desa Mandiri yang tidak kalah penting adalah penguatan Ekonomi Desa melalui Bumdes, Bumdesnya harus dibangun secara profesional, tambahnya.
Terkait dengan peningkatan kapasitas dan tunjangan BPD Ketua Umum Abpednas telah mengusulkan melalui Kementerian Desa dan Kemenetrian Keuangan beberapa waktu yang lalu termasuk penguatan Regulasi posisi BPD di Desa, Tambah Ketua Umum Abpednas H. Deden Samsudin,
Hal itu langsung direspon oleh Ketua MPR RI akan segera mengkomunikasikannya dengan Kementerian terkait yang pasti kami akan kuatkan BPD dari sisi regulasi dan Abpednas itu wadah berhimpun BPD yang syah dan diakui pemerintah serta menjadi Mitra Pemerintah, ya Pemerintah harus bina juga Wadah berhimpun BPDnya yaitu Abpednas gak ada yang lain lagi tandas Bamsoet ,” (MS)
