Kabupaten Bandung – Ternyata ada oknum kades yang bermain dalam berbagai anggaran yang digulirkan oleh pemerintah. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kepentingan pembangunan desa di antaranya dari ADD, DD dan Bangub.
Penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dikelola tidak baik diantaranya di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Desa tersebut mendatapkan anggaran ADD, DD dan Bantuan gubernur di peruntukan untuk pembangunan jalan. Namun, dari pantauan di lapangan ternyata dalam pengerjaan pembangunan rabat beton yang menghubungkan Haurpugur dan Bojongsalam sudah mengalami keretakan yang cukup banyak.
Jalan penghubung tersebut dianggarkan dari dana desa. Sementara di titik lokasi yang berbeda, dibangun rabat beton yang dianggarkan dari Bangub sudah mengalami kerusakan yang cukup banyak. Diduga kedua pekerjaan tersebut tidak mengindahkan spesifikasi sesuai yang tercantum dalam RAB.
Kepala desa Haurpugur, Saepul Bahri mengakui bahwa pekerjaan rabat beton sudah retak. “Memang betul pengerjaan rabat beton sudah retak- retak baik yang dari Bangub juga dari Anggaran Dana Desa, namun itu semua adalah kesalahan warga dan LPMD. Sedangkan Bumdes betul tidak ada untuk pinjaman kewarga karena sudah dibelikan mesin foto copy dan isi warung,” kata Kades.
Angaran rabat beton yang menghabiskan anggaran DD sebesar Rp.300 juta dan rabat beton dipinggir jalan rel kereta yang diambil dari bangub 2017 menghabiskan anggaran sebesar Rp. 50 juta.
Kedua pekerjaan tersebut, dinilai oleh warga sekitar merupakan pekerjaan yang mubazir. Bahkan aktivis yang mengatasnamakan GERBANG angkat bicara. Menurut pengakuan Fazri, selama dirinya bersama warga sekitar untuk melihat ke dua lokasi pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan.
“Saya pribadi sangat menyayangkan kepada pihak desa yang terkesan saling tuding diantara Kades dan LPMD. Fasilitas jalan yang seharusnya bisa dinikmati dengan nyaman dan didukung dengan Anggaran yang cukup besar tapi hasilnya sangat tidak memuaskan.” Kata Fazri.
Ditambah BUMDES yang tidak bisa di rasakan oleh warga cukup meyakitkan. Fazri berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera meninjau kelokasi agar semua bisa terlihat secara terang menderang.
“Saya berkeyakinan, bahwa kedua rabat beton tersebut ada pengurangan kualitas yang tidak sesuai dalam penghitungan. Hal ini terbukti dalam kurun waktu hitungan bulan, kedua pekerjaan tersebut sudah mengalami retakan yang cukup banyak.” Katanya.
Aktivis GERBANG bersama warga mendesak aparat penegak hukum untuk segera meninjau lokasi fisik yang dianggarkan dari uang rakyat tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan sarana umum yang sudah dianggarkan dari ADD, DD dan Bangub mengalami hal serupa. (Red)
