KAB. BANDUNG ( Kontroversinews ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melaksanakan operasi pasar murah (OPM) bersubsidi tahap II tahun 2024 di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Selasa (10/12/2024).
Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Disdagin Kabupaten Bandung Dicky Anugrah secara simbolis menyerahkan paket sembako pada pelaksanaan OPM tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Bupati Bandung juga turut melepas pendistribusian OPM bersubsidi dari kecamatan ke setiap desa di Kabupaten Bandung.
Pada pelaksanaan OPM itu, hadir juga Camat Majalaya Gugum Gumilar, dan sejumlah camat lainnya di Kabupaten Bandung. Selain itu sejumlah kepala desa dan masyarakat sekitar sebagai sasaran penerima manfaat dari pelaksanaan OPM bersubsidi yang digelar Disdagin Kabupaten Bandung tersebut juga turut hadir.
Di sela-sela pelaksanaan OPM, Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Disdagin Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengatakan bahwa kegiatan OPM bersubsidi ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Termasuk dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nataru (Natal 2024 dan Tahun Baru 2025),” kata Dicky dalam keterangannya.
Dikatakan Dicky, untuk paket OPM bersubsidi ini sebanyak 20.618 paket yang tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasari 1.512 paket, Kec. Baleendah 1.101 paket, Kec. Banjaran 1.512 paket, Kec. Pameungpeuk 825 paket, Kec. Cimaung 1.375 paket,
Kec. Cileunyi 825 paket, Kec. Cimenyan 1.237 paket, Kec. Cicalengka 1.649 paket, Kec. Dayeuhkolot 825 paket, Kec. Rancaekek 1.924 paket, Kec. Majalaya 1.521 paket, Kec. Ciparay 1.924 paket, Kec. Pacet 1.787 paket, Kec. Paseh 1649 paket, Kec. Pacet 1.787 paket, dan Kec. Solokanjeruk 962 paket.
“Adapun komoditi paket OPM bersubsidi terdiri dari 5 kg beras,
3 kg gula pasir kemasan 1 kg, dan
3 liter minyak goreng kemasan pouch,” katanya.
Dicky menjelaskan, dengan harga paket sebesar Rp 184.000, kemudian subsidi Pemkab Bandung sebesar Rp 97.000 serta harga tebus masyarakat sebesar Rp 87.000 jadi lebih dari 1.5 harga lapangan.
Sumber : Team FNC/Diskominfo
