Indonesia Masuk Kategori A1 Oleh WHO, ini Faktanya

- Pewarta

Minggu, 27 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

JAKARTA (Kontroversinews.com) – Ramai di media sosial dan aplikasi pesan lainya kalau mengenai status Covid – 19 di Indonesia. Dimana pesan itu menyebut Indonesia masuk dalam kategori negara high risk atau A1 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Dalam pesan itu Indonesia masuk kategori A1 bersama dengan negara India, Pakistan, Brasil, Filipina, dan sejumlah negara di Afrika. Diartikan negara lain boleh menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari negara – negara ini. Akibat dari jumlah varian Covid yang meningkat drastis didaerah Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Melansir portal berita Kementerian Kesehatan sehatnegeriku.kemkes.go.id, Minggu (27/6/2021), dijelaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoax. Karena WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara.

“Kami sudah memverifikasi informasi tersebut kepada WHO dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya. Situasi masing-masing negara dilaporkan dalam laporan situasional yang diterbitkan WHO setiap minggu dan dapat diakses publik,” tegas dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI.

Mengutip dari Cnbc Indonesia, Nadia menambahkan bahwa secara umum, sejak 11 Maret 2020, kondisi pandemi diumumkan oleh WHO sebagai pernyataan bahwa seluruh dunia berkategori risiko tinggi (high risk) penyebaran COVID-19.

Sedangkan untuk larangan perjalanan luar negeri, biasanya itu tergantung dari negara masing-masing. Melalui rekomendasi dari otoritas kesehatan negara terkait.

“Terkait aturan tentang travel band penumpang asal negara tertentu biasanya dipraktekkan Health Quarantine atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau pemerintah negara tujuan. Dan ini sudah merupakan praktik umum dalam International Health Regulations sejak 2005. Jadi, keputusan itu adalah hak masing-masing negara sama seperti saat ini tidak menerima WNA dari India, Pakistan, bahkan kemarin sempat juga dari Inggris,” ujar dr. Nadia.**AS

 

Berita Terkait

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun
SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api
Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah
Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses
Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi
KARNAVAL BUDAYA HARUS SESUAI INSTRUKSI KEMENDAGRI
Lurah Panjunan dan BNI Kota Cirebon Bekerja Sama Melaksanakan Giat Pembuatan Kartu ATM Multi fungsi
PT. BRI Menjadi Kewaspadaan Bagi Nasabah

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 15:04

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:45

SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:41

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Oktober 2025 - 15:21

Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses

Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:45

Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41