Kuningan, Kontroversinews | Polemik penjualan lembar kerja siswa(lks)hasil karya penerbit yang beredar di sekolah tingkat Dasar dan Menengah di Kabupaten Kuningan.Dinas Pendidikan Kuningan selalu menjadi kambing hitam.
Dengan adanya hal ini .Forum Komunikasi Gabungan Ormas & Lsm (FKGOL) Kuningan melalui salah satu Ketua Ormas yang tergabung di FKGOL angkat bicara.
Rabu.21/5/2025.Disekre FKGOL.Kang Nana Barak angkat bicara,ramainya pemberitaan terkait penjualan Lembar kerja siswa(lks) hasil penerbit yang beredar di sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Kuningan.Dinas Pendidikan Kuningan selalu menjadi kambing hitam.
Padahal menurut keterangan Kadisdik Kuningan sudah mengeluarkan edaran larangan penjualan Lks dari penerbit,adapun sekolah yang masih menjual itu berarti sekolahnya yang menjual.
Larangan lks tujuannya mencegah praktik komersial yang tidak etis dan memastikan Pendidikan dapat diakses oleh siswa tanpa beban financial tambahan”ujarnya”
Masih kata Nana Barak Melanjutkan.Solisi jalan keluar dari permasalahan ini.Kadiskik harus tegas dan instruksikan ke setiap sekolah di Kabupaten Kuningan untuk segera melaksanakan Permendiknas No 65 tahun 2013 tentang proses yang mengharuskan pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP),yang mana lembar kerja siswa(lks) dapat menjadi bagian dari RPP,tetapi hasil kerja (karya)guru pendidik bukan dari penerbit.
Karna kalau lembar kerja siswa yang di buat guru itu pasti relevan apa yang di ajarkan dan nanti yang akan di ujikan,berbading terbalik Lks dari penerbit yang mana soalnya di ajarkan di duga berbeda dengan yang akan di ujikan nanti.
Landasan pembuatan lembar kerja peserta didik(LKPD) oleh Guru mata pelajaran itu tidak akan melanggar regulasi,justru LKPD ini berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar,sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik.”ungkapnya”
Jadi saya berharap Kadisdik Kuningan segera mengaktifkan kembali Permendiknas No 65 tahun 2013 dan instruksi kepada seluruh pendidik di Kabupaten Kuningan.
Coba Dinas Pendidikan Kuningan membikin Inovasi dalam membuat lembar kerja siswa(lks)produk Dinas Pendidikan Kuningan, yang mana hasil karya kelompok kerja guru(KKG) mata pelajaran di tingkat sekolah,berlanjut ke KKG Kecamatan dan Kabupaten,serta di rumuskan bersama pemerintah Daerah(Bupati),Dewan Pendidikan serta di persentasikan ke Kementrian Pendidikan biar mendapat persetujuan.
Saya rasa hal baik ini akan menjadikan Dinas Kabupaten Kuningan menjadi percontohan model modul lembar kerja siswa produk Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.
Kalaupun nanti di setujui oleh pihak kementrian dan bisa di bukukan Lks Karya KKG Dinas Pendidikan Kuningan dalam retribusi ke siswa harus melibatkan orang tua siswa,komite sekolah dan pihak sekolah agar tidak memberatkan orang tua siswa dan hasil Musyawarah mupakat bersama serta nilai financial harus semurah mungkin tidak untuk komersial.”jelasnya”
Kami(FKGOL)selaku mitra pemerintah di dalam mengawal regulasi dan control sosial masyarakat ,ingin memberikan masukan untuk solusi polemik penjualan LKS dari Penerbit biar tidak menjadi bulender di orangtua siswa dan pihak sekolah.
Tetapi perlu di ingat dan jadi catatan juga harus hasil Musyawarah mupakat antara, Pemda Kuningan,Dewan Pendidikan,Dinas Pendidikan,Sekolah,Komite Sekolah dan Orang tua siswa di sekolahnya,biar tidak ada yang di rugikan dan tepat sasaran serta bisa menjadikan terjalinnya interaksi efektif antara peserta didik dan pendidik.”pungkasnya”
Uus(boy)
