DPR Bereaksi, Gubernur Lukas Enembe Minta Label KKB Teroris Dikaji Ulang

- Pewarta

Sabtu, 1 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com)

Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com)

JAKARTA (Kontroversinews.com) – Gubernur sebagai eksekutif daerah dinilai harusnya membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah semestinya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas mengkritisi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

“Menurut saya sebagai pemerintah di daerah, beliau tidak bisa memberikan statement ke publik seperti itu, walaupun secara pribadi beliau adalah pimpinan politik di daerah,” ujar Yan dalam perbincangan melalui telepon di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Dia menuturkan, secara struktural gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Pernyataan Lukas Enembe yang disampaikan secara terbuka di publik seperti itu dinilai kurang tepat karena bukan ranah politik yang harus dilakukan oleh seorang gubernur.

“Jadi saya pikir tidak sepantasnya. Beda dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga DPRP atau MPRP yang mengeluarkan itu mungkin sah-sah saja,” tuturnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra ini meminta kepada tim Gubernur Papua agar bekerja proaktif, tidak hanya membuat press rilis yang dilempar ke media dan publik.

Menurutnya, gubernur harus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat dalam rangka menangani situasi konflik Papua yang berkepanjangan.

“Sehingga masyarakat sipil, masyarakat kita yang ada di Papua tidak menjadi korban dari perkembangan dinamika politik dan keamanan yang terjadi di Papua,” katanya dikutip dari Okezone.***AS

Berita Terkait

Dari Sentra Nanas, Suara Tegas Bupati dan KPK untuk Antikorupsi
Sultan Sepuh: Jangan Gunakan Nama Ibadah untuk Legalkan Pelanggaran Cagar Budaya
Distribusi Air Bermasalah, Gubsu dan Bupati Samosir Tinjau Langsung PDAM Tirtanadi
Gubsu Bobby Nasution Serahkan Aset Rumah Dinas Bupati Kepada Pemkab Samosir
Pemkab Samosir Gelar Rapat Kedua Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Bupati Samosir Ikuti Upacara HUT Bhayangkara ke- 79 Tahun 2025 Polres Samosir
Anita Girsang Dibidik Media Tanpa Bukti: Di Mana Etika Jurnalisme?
Klaim Eks Pendopo Kuningan Disorot, Laskar Kuda Putih Bela Sultan

Berita Terkait

Sabtu, 19 Juli 2025 - 11:40

Dari Sentra Nanas, Suara Tegas Bupati dan KPK untuk Antikorupsi

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:33

Sultan Sepuh: Jangan Gunakan Nama Ibadah untuk Legalkan Pelanggaran Cagar Budaya

Senin, 7 Juli 2025 - 22:21

Distribusi Air Bermasalah, Gubsu dan Bupati Samosir Tinjau Langsung PDAM Tirtanadi

Senin, 7 Juli 2025 - 10:38

Gubsu Bobby Nasution Serahkan Aset Rumah Dinas Bupati Kepada Pemkab Samosir

Kamis, 3 Juli 2025 - 20:43

Pemkab Samosir Gelar Rapat Kedua Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Berita Terbaru