KAB. BANDUNG (Kontroversinews.com) – Kabupaten Bandung memiliki banyak sekali UMKM, namun sayangnya hanya ada 18 UMKM yang bisa dipasarkan melalui minimarket. Padahal program usaha mikro di minimarket sudah berjalan tiga tahun dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 yang mewajibkan minimarket memasarkan produk UMKM.
Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan mengatakan bahwa 18 UMKM itu baru tahap awal. Kedepannya produk UMKM dipajang di gerai khusus di dalam minimarket akan diperbanyak lagi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Pihaknya akan terus berusaha memajukan UMKM Kabupaten Bandung agar semakin naik kelas. Ia menegaskan, UMKM adalah penggerak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Sebagai penggerak ekonomi, UMKM akan kita terus galakan dan memaksimalkan perannya, saya apresiasi kepala dinas dan semua pihak terkait,” ujar Sahrul dalam acara launching produk UMKM di minimarket Indomaret di Soreang, Rabu ( 28/4 )
Sahrul juga memiliki target untuk menarik wisatawan datang melalui produk-produk UMKM. Maksudnya adalah selain mengembangkan tempat wisata, produk UMKM juga harus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung. Ia menyebut sebanyak 50 persen penjual di Pasar Tanah Abang Jakarta adalah warga Soreang dan Majalaya. Oleh sebab itu mengapa tidak diupayakan agar mereka yang datang ke Kabupaten Bandung untuk membeli produk-produknya.
“50 persen penjual di Tanah Abang yang jualan Senin Kamis itu dari Soreang dan Majalaya. Jadi kenapa tidak kita datangkan orang-orang ke Kabupaten Bandung sehingga harganya bisa lebih murah,” jelasnya.
Sementra itu , Camat Soreang, H. Rusli Baijuri mengatakan, pihaknya secara kontinyu melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Soreang. Setiap tahunnya, selalu dilakukan kegiatan yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait.
“Untuk yang dilaksanakan di desa, biasanya diusulkan melalui Musrenbang, namun ada juga yang kegiatan langsung dari Dinas Koperasi atau Disperindag, seperti misalnya pelatihan pengemasan,”
Rusli menyebut, pihaknya juga mendorong desa-desa untuk menganggarkan tergantung dari kebutuhan masing-masing desa agar mereka melakukan pelatihan bekerjasama dengan kecamatan dan dinas.
Terkait produk UMKM yang dipasarkan di minimarket, Rusli menyebut tidak semua produk bisa masuk karena harus ada seleksi di dinas sesuai standarisasinya.
“Nanti dinas menyortir, mana yang layak dan tidak, kan itu ada standarnya diantaranya konsistensi produk, ijinintas, kehalalan dan sebagainya.” ujarnya.
Rusli mengimbau ditengah kondisi pandemi covid-19 ini, setiap masyarakat harus tetap berusaha. Pandemi ini bukan menjadi hambatan tapi justru tantangan untuk bagaimana berkreasi dan berinovasi memasarkan produk.
“Seperti pemasaran sistem online, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah nantinya agar semua produk bisa terpasarkan dengan baik,” pungkasnya. (Lily Setiadarma)
