Diduga pemkab Samosir menyelewengkan  Dana bantuan sosial (bansos) covid 19 dari provinsi Sumatera utara.

Samosir kontroversinews.
Kabupaten Samosir menjadi satu dari bagian daerah yang Gugus Tugas Covid-19 nya dianggap menyelewengkan Dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.
Uniknya, Mahler Tamba Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Samosir mengelak ketika ditanyai hal ini di Samosir, Senin 19/10/2020.
Sebagaimana, Samtana Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengatakan pihaknya tengah menyelidiki lima daerah yang diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, daerah yang diduga menyalahgunakan dana COVID-19, yakni Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir dan Deli Serdang.

Dalam hal ini, penyidik Polda Sumut telah mengumpulkan bukti-bukti. Termasuk meminta keterangan dari beberapa orang saksi-saksi.
Sayangnya, terkait hal ini Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Samosir Mahler Tamba ketika dikonfirmasi terkesan bungkam.
Meski selaku orang yang berkompeten menjawab ini Dia memilih tidak berkomentar.
“Saya yang jelas tidak memberi komentar, no coment,”jawab Mahler.
Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korulsi (Tipikor) Polres Samosir juga pernah memanggil dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dua Kepala OPD tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan tentang dugaan penyalahgunaan dana bansos Covid-19 sekitar Juni 2020 lalu.
Kanit Tipikor Polres Samosir, Aipda Martin Aritonang mengatakan, pemanggilan kepala OPD itu ditujukan kepada Sardo Sirumapea, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Samosir dan Mahler Tamba, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samosir.
Kepala BPBD hanya berlangsung dua jam saja karena tidak membawa dokumennya.
Sementara itu Kepala UKPBJ Pemkab Samosir, Sardo Sirumapea kali ini dimintai keterangan dengan kapasitasnya sebagai PPK untuk pengadaan benih tanaman sayur sebagai bantuan sosial keapada warga terdampak Covid-19 dengan anggaran sekitar 600 jutaan.(ps)