Bupati Bandung Klaim 98 Persen Kantor Desa Sudah Baik

oleh
oleh

Kab Bandung | Kontroversinews.- Bupati Bandung, H. Dadang M Naser mengklaim kondisi infrastruktur kantor desa yang berada di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung 98 persen sudah baik. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar para kepala desa bisa meningkatkan dan memudahkan pelayanan publik masyarakat.

“Saya sudah beberapa kali meresmikan kantor desa. 98 persen infrastruktur kantor desa sudah baik,” ujarnya saat di temui Kontroversinews usai peremian Kantor Desa Panundaan Kecamatan  Ciwidey, Kabupaten Bandung, Ahad (2/12).

Tidak hanya meningkatkan pelayanan, dirinya berharap agar desa-desa bisa lebih memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masing-masing. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaannya.

Tari rampak Kendang pada peresmian Kantor Desa Panundaan di Aula Desa Panundaan Kec. Ciwidey, Minggu ( 2/12/2018)

Dirinya menambahkan, terakhir kali ia meresmikan kantor desa Panundaan, Kec. Ciwidey, Kabupaten Bandung. Menurutnya, pembangunan kantor desa menggunakan anggaran bisa dari alokasi dana perimbangan desa (ADPD) dan pendapatan asli desa.

Kabupaten Bandung sendiri memiliki 270 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa lebih.

Kepala Desa Panundaan, Asep Mamun berharap dengan kantor desa yang baru dibangun menggunakan dana bantuan Gubernur Jawa Barat Rp 100 juta dan ADPD Rp 288 juta bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Total dana yang dipakai mencapai Rp 388 juta. Diharapkan masyarakat bisa dengan mudah mengakses pelayanan di kantor desa Panundaan,” katanya.

Kantor Dresa Panundaan Kec Ciwidey di Jl. Raya Panundaan – Rancabali .

Dirinya berharap ke depan pelayanan di desa Panundaan bisa lebih maksimal dan profesional. Selain karena pembangunan dilakukan secara swadaya pihaknya berharap masyarakat bisa merasa betah dan nyaman ketika berada di kantor desa tersebut.

Sementara itu, Camat Ciwidey H. Karyadi RA. AP. MSi., mengapresiasi peresmian kantor desa Panundaan yang representatif. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat Panundaan.

“Untuk meningkatkan SDM aparat desa, lebih semangat dan disiplin untuk membentuk karakter birokrasi tingkat desa demi terwujudnya pelayanan prima,” pungkasnya. (Lily Setia darma) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *