Kuningan | Kontroversinews-Besarnya anggaran penanganan Covis 19 di Kab.Kuningan mulai dipertanyakan. Salah satu contohnya sekarang ini Oleh Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu ( ANARKIS ) yang mempertanyakan ke transparansian anggaran APBD Kuningan untuk penanganan Covid 19 yang mencapai Miliaran rupiah.
Acara di gelar di kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Selasa (9/6/2020). Tadi siang yang berlangsung cukup Aman dan kondusif.
Adapun audensi ANARKIS yang dimasalahkan adalah meminta keterbukaan informasi dan kejelasan dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan anggaran penanganan covid-19 yang mencapai jumlah miliaran .
Dalam acara dialog tersebut hadir Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kuningan, Dr. H Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dr. Asep Taufik Rohman, M.Si.,M.Pd., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. Teddy Suminar, M.Si., Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD kabupaten setempat Agus Mauludin,S.E. dan pejabat lain yang ikut terlibat dalam masalah penanganan Covid 19.Bahkan hadir pula Kabag Protokol, Dr. Wahyu Hidayah,M.Si., serta Ketua Forum Camat se-Kabupaten Kuningan, Saleh Ruhiyat, M.Si. dan sejumlah pegawai Pemda Kuningan.
Ketua Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu, Iyan Irwandi,SIP. menyatakan, agenda tersebut digelar dalam rangka mewujudkan kebutuan pers dan masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana penanganan covid-19 di Kab Kuningan yang mencapai miliaran, sekaligus didalam forum ini kami dapat menyampaikan rasa penasaran yang selama ini disimpan seputar transparansi pihak Pemerintah Daerah Kuningan yang dinilai tersumbat,”ucap pria yang juga selaku Ketua PWI Kabupaten Kuningan ini.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bupati Kuningan.Pertanyaan yang dilontarkan dari para awak media tersebut yang Pertama perihal menyoroti tentang kejelasan anggaran pembelian Rumah Sakit eks RS Citra Ibu yang dirasa masih simpang siur.contohnya pihak Pemda masih kekeh bahwa anggaran pembelian RS Citra ibu menghabiskan anggaran Rp.7.5 Miliar sementara sumber lain yang dapat dipercaya tetap mengatakan bahwa dirinya hanya menerima anggaran kurang lebih sebesar Rp.7.3 miliar. Jadi anggaran Rp.9 Miliar masih untuk RSCI masih simpang siur.
Kedua, mempertanyakan penegakkan aturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kalangan pejabat pemerintah dikarenakan pada kasus yang terjadi dilapangan seperti terkait video viral ulang tahun Bupati dan acara perpisahan mantan Camat Cilimus.
Ketiga, menyoroti kinerja Dinas Kominfo Kuningan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang selama ini telah membuat tersumbatnya informasi dari Pemerintah Daerah pada wartawan.
Keempat, mempertanyakan perihal Bantuan sosial yang di berikan dari Pemkab Kuningan melalui Dinas Sosial terhadap masyarakat.
Dan ada juga yang meminta pemkab kuningan menyajikan data yang lebih jelas dan rinci jumlah sumber anggaran untuk penanganan covid 19 dari mulai tahap parsial ke 1, 2, dan 3. Termasuk kepada sikap pemerintah kab Kuningan tentang pengalokasian anggaran sembako kepada masyarakat yang dinilai bantuan tidak utuh sebesar Rp 200 ribu per kelompok manfaat ,sementara di lapangan tersiar kabar bahwa batuan sembako itu per satu kelompok manfaat jumlahny harus mencapai Rp.200 ribu kalau diuangkan.termasuk kepada adanya sebuah kesepakatan antara suplayer dengn pihak dinas sosial yang dianggap ada perencanaan kurang matang dan sengaja di kemas sedemikian rupa supaya masalah pelik untuk di sikapi.
Menanggapi permasalahan yang ada Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, S.H.,M.H., dalam menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan pihaknya mengemukakan, terkait keterbukaan informasi pihaknya akan melakukan secara maksimal, namun tentu dengan mengikuti ketentuan yang ada.Kami akan melakukan keterbukaan informasi anggaran ini pada saluran dan waktu yang tepat mempedomani ketentuan yang ada,”jelasnya.
Terkait pembelian Rumah Sakit eks RS Citra Ibu, Bupati menegaskan jika Rumah Sakit itu dibeli seharga Rp. 7.5 milyar
Disebutkan Acep Purnama, anggaran untuk penanganan percepatan covid-19 bagi Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 77 milyar memang benar namun itupun Rp.5 Milyarnya dialokasikan untuk anggaran bencana.
Lanjutnya, Total anggaran untuk tahap Parsial Pertama itu mencapai Rp.18.4 milyar (delapan belas milyar enam ratus juta), tahap parsial kedua, sebesar Rp.41.4 milyar (empat puluh satu milyar empat ratus juta) dan tahap parsial ketiga mencapai Rp13 milyar (tiga belas milyar).Sampai hari ini, anggaran yang diserap baru sebesar Rp. 28 milyar,” terangnya.
Insaallah dalam penanganan covid ataupun diluar kewenanganan covid kami pelaksana anggaran covid ingin menjadi insan- insan yang jujur, kata acep.
Saya selalu memberikan gambaran kehati-hatian kepada pejabat-pejabat yang ada jangan sampai adanya terindikasi atau teduga korupsi. Kalaupun ada yang terjadi itu menjadi tanggung jawab mutlak pribadi silahkan ditanggung sendiri.”ungkapnya.
Acarapun akhirnya bubar dan banyak kalangan pers yang masih penasaran dan kecewa dengan ucapan yang di sampaikan yang pada akhirnya insan media berkumpul di depan Pemda dengan berbagai poster bertuliskan kalimat sindiran. (D.Setiawan)
