Kab Bandung | Kontroversinews.- Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung akan menggelar rapat koordinasi semua kepala desa se kabupaten Bandung. Hal itu menanggapi, adanya program bantuan hibah alat kesenian yang dibatalkan sebelah pihak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tahun anggaran 2018.
Alo Sobirin Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung menjelaskan, sejak dua pekan yang lalu pihaknya menerima pengaduan dari beberapa kepala Desa terkait dibatalkannya bantuan alat kesenian dari pemerintah kabupaten bandung melalui disparbud.
“Sudah beberapa kades yang mengeluhkan, terkait dibatalkannya bantuan alat kesenian yang dibatalkan sebelah pihak oleh disparbud,” jelas Alo kepada wartawan di soreang kemarin, (15/10)
Menurut Alo, semestinya sebelum memberikan surat edaran pembatalan memberikan bantuan. Dinas Parbud melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa. Khususnya, desa penerima.
“Harusnya ada sosialisasi dulu, sehingga kepala desa tidak merasa dinkorbankan. Karena program itu, sudah melalui proses musrenbang. Karena, semua desa sudah mensosialisasikan kepada masyarakat penerima,” katanya
Lebih lanjut Alo menjelaskan, dalam waktu dekat pihak apdesi akan melakukan rakor untuk menentukan langkah selanjutnya menyikapi keluhan para kepala desa yang merasa dikorbankan akibat pembatalan bantuan alat kesenian.
“Seharusnya dinas tidak bisa membatalkan bantuan itu, karena sudah masuk DPA sebagai pagu Indikatif dinas. Adapun alasan karena ada temuan BPK, harus menjadi acuan perbaikan dari program sebelumnya yang diindikasi tidak beres dalam administrasi. Jangan ada temuan di Dinas, Kades jadi korban,” tuturnya
Alo menambahkan, kalau pimpinan intansi mementingkan program dinas tanpa menghiraukan masyarakat atau kades yang dikorbannya akibat temuan administrasi internal dinas. Pihaknya berharap kepada Bupati Bandung Dadang M Naser untuk segera melakukan rotasi di tubuh dinas.
“Kami sebagai jabatan politik, tidak mau jelek karena ulah birokrasi. Sehingga saya berharap kepada Bupati Bandung untuk segera melakukan penggantian pimpinan dinas parbud, agar hal serupa tidak terulang di intansi lain. Karena kalau bupati tidak bertindak, dikhawatirkan bisa mengganggu nama baik pemerintah dan reputase Bupati sebagai pimpinan politik,” pungkasnya,
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH,S.Ip.,M.Ip mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) agar lebih berhati-hati dan selektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun depan.
“Kejadian ini jangan sampai terulang lagi, bukan untuk Disparbud saja, tapi saya imbau kepada seluruh PD supaya lebih selektif menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan,” ungkapnya.
Selain itu lanjutnya, dalam mengalokasikan usulan program kegiatan , Pemerintah sudah memiliki aplikasi SIMCAN (Sistem Manajemen Informasi Daerah untuk Perencanaan), sebagai suatu sistem yang akan mendeteksi segala usulan, perencanaan, perubahan program kegiatan PD.
“Aplikasi ini harus digunakan sebaik mungkin, supaya PD bisa menyusun proram dan kegiatan yang lebih penting secara terintegrasi hingga kecamatan dan desa, sebagai pihak yang lebih paham kebutuhan di wilayahnya masing-masing,” katanya. ( Lily Setiadarma)
