Samosir | Kontroversinews.- PT Aquafarm Nusantara bungkam ketika dikonfirmasi terkait surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang meminta keterlibatan Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba.
“Terima kasih infonya,” kata Senior Community Affairs PT Aquafarm Nusantara atau Regal Springs Indonesia Dian Octavia, saat dihubungi Tagar, Jumat kemarin.
Saat dimintai lebih lanjut apa respons Aquafarm terkait surat itu, Dian tak menjawab. Ia membaca pesan melalui WhatsApp, namun tidak memberikan tanggapan hingga Minggu 14/7/19.
Sebelumnya Tagar menerima salinan surat Gubsu bernomor 660/6618, tertanggal 3 Juli 2019 tentang Pengkajian Terpadu Terhadap Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba.
Pemulihan kawasan Danau Toba, Jendela Toba menyambut baik pertemuan tersebut. Tapi janganlah hanya ranah pertemuan melulu seperti sebelum-sebelumnya
“Dasar rapat bersama para bupati di perairan Danau Toba pada tanggal 27 Juni 2019 di Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, terkait permasalahan KJA dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta dalam rangka pemulihan perairan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional dan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya terintegrasi, khususnya terhadap sumber pencemar utama, yaitu kegiatan KJA dan kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik (sampah maupun limbah cair). Sehubungan dengan butir satu tersebut di atas, kami mohon Ibu Menteri berkenan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap keberadaan KJA di perairan Danau Toba,” demikian isi surat bersifat penting dan ditandatangani Edy Rahmayadi itu.
Surat Gubsu bernomor 660/6618, tertanggal 3 Juli 2019 tentang Pengkajian Terpadu Terhadap Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba.
Menanggapi surat itu, aktivis Danau Toba dari Jendela Toba Mangaliat Simarmata mengatakan, terkait upaya pengembangan Danau Toba menuju destinasi pariwisata, diperlukan tindakan dan kebijakan pemerintah yang kuat.
Dia menyarankan tujuh pemkab di kawasan Danau Toba, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat memiliki kesamaan sikap untuk menetapkan zero KJA di Danau Toba.
“Dan adanya secara terencana dan terukur upaya yang mau dilakukan untuk pemulihan kawasan Danau Toba, kami dari Jendela Toba menyambut baik pertemuan tersebut. Tapi janganlah hanya ranah pertemuan melulu seperti sebelum-sebelumnya,” katanya.(ps)
