Ketua Bawaslu Kab Bandung ,Januar Solehudin dalam disela acara mengatakan ,” hari ini acara Rapat Koordinasi (Rakor ) pengawasan tahapan kampanye artinya kita memberikan pemahaman kampanye yang benar , Berdasarkan undang -undang atau peraturan itu seperti apa ,karena banyak Caleg yang belum memahami aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) .
Padahal menurut Januar ,metode kampanye berdasarkan PKPU /UU No 7 th 2017 , PKPU No 33 th 2018 dan Perubahan Ke -2 KPU No 23 tentang kampanye adalah 10 metode diantaranya pemasangan alat peraga kampanye ,penyebaran bahan kampanye ,pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan sebagainya .
Yang jadi permasalahan sebetulnya APK, Mereka peserta partai politik tidak tahu atau bandel atau juga sengaja melanggar ,masalahnya bahwa di APK Ketentuan umum UU No 7 th 2017 pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa peserta partai politik yaitu untuk DPR ,DPR Provinsi ,DPRD Kab /Kota dan DPD perorangan dan partai gabungan Pilpres dan Cawapres .
Pada intinya partai politik harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ,agar masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban bukan hanya menggambarkan melalui pamplet ,baner atau baliho tapi mereka juga harus komprehensif .
“Bawaslu tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan dan bergerak sesuai dengan ketentuan ,UU ,PKPU dan aturan yang berlaku ,pada prisipnya Bawaslu menerapkan cegah ,awasi dan tindak,”ungkapnya. (Mindra)
