KUNINGAN, Kontroversinews.- Imbas efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025, anggaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota di Jawa Barat dipangkas sebesar Rp1,7 triliun, sehingga hanya menyisakan Rp500 miliar yang diprioritaskan untuk program jaminan kesehatan dan pekerja.
Pemangkasan tersebut turut berdampak pada usulan Bankeu Pemerintah Daerah (Pemda) Kuningan. Berdasarkan Pergub No. 30 Tahun 2024, Kuningan awalnya mengusulkan anggaran murni sebesar Rp135.118.408.181. Namun setelah perubahan pergub, jumlah yang disetujui hanya Rp5.459.804.160.
Alokasi anggaran sebesar Rp5,45 miliar itu digunakan untuk jaminan kesehatan bagi PSPU dan BP sebesar Rp5.327.804.160 serta jaminan kesejahteraan guru bantu SD Negeri daerah terpencil sebesar Rp132 juta.
Menanggapi hal ini, Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL) Kuningan memberikan sorotan tajam. Salah satu ketua LSM yang tergabung di FKGOL, yaitu LSM Barak, menyampaikan kritik pedas.
Ketua LSM Barak, Nana Rusdiana, S.IP., Selasa (6/8/2025) di Sekretariat FKGOL mengatakan, pemangkasan ini merupakan imbas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat (KDM) dalam melakukan efisiensi anggaran.
“Ini baru gubernur yang komitmen melaksanakan fakta integritas efisiensi anggaran, bukan sekadar omong kosong atau pencitraan,” ujarnya.
Meski demikian, Nana mempertanyakan alasan di balik kecilnya persetujuan anggaran untuk Kuningan.
“Kenapa Kuningan mengajukan Rp135 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp5,4 miliar? Ada apa dan kenapa? Kabupaten lain seperti Garut mengajukan di atas Rp100 miliar, yang disetujui lebih dari Rp20 miliar. Kok Kuningan kecil sekali, seperti tidak dilirik,” sindirnya.
Ia menambahkan, minimnya Bankeu dari Jawa Barat akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Sudah pasti yang jadi korban masyarakat lagi. Pemda pasti akan meminjam lagi ke bank, beban utang makin besar,” tegasnya.
Menurut Nana, kondisi ini perlu menjadi bahan kajian, analisis, dan introspeksi Pemda Kuningan agar lebih hemat dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan data SIPD Jawa Barat, dari 14 usulan program Bankeu Kuningan, hanya 2 yang disetujui—dan itu pun berkaitan langsung dengan jaminan masyarakat kecil.
“Inilah pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan peka terhadap siapa pemimpin kita sekarang. Menurut saya, KDM adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil, bukan pemimpin yang senang disanjung atau dimanjakan dengan kemewahan,” pungkasnya. ***
