Kab Bandung | Kontroversinews.-Sosialisasi Paska Kontruksi dan evaluasi pengelolaan sarana sanitasi untuk 60 desa di wilayah Kab Bandung di gelar Disperkimtan Kab Bandung, lantai 3 Hotel Sutan Raja Soreang , dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kab Bandung serta jajaran bidang Infrastruktur Pemukiman Disperkimtan Kab Bandung .
Dikatakan Kepala Disperkimtan Kab Bandung ,Ir .Erwin Rinaldi MSi ,ini paska kontruksi ada sekitar 100 unit yang sudah terbangun dengan berbagai skala diantaranya ada yang untuk 5 KK ,10 ,hingga ada yang 50 KK dan amanatnya harus operasionalkan dan dikelola masyarakat .
Kalau kontruksinya masyarakat ikut terlibat itu akan mudah dan lebih lagi banyak juga yang dikerjakan pihak ke -3 yang tidak mengetahui ,makanya digelar acara seperti ini ,untuk memotivasi kepada rekan -rekan untuk mau melaksanakan tugas yang mulia ini ,karena ini tugas berat tidak gampang menghadapi masyarakat dan menjaga ,
kontruksi yang sudah terbangun .
Kita memotivasi dan meningkatkan kapasitas dari segi tehnik dan administrasinya . Selanjutnya dikatakan Erwin ,acara ini baru perkenalan ,mungkin kedepanya akan dibuat pelatihan baik dari segi tehnik ,administrasi dan dari sisi enterpreneur ,”pungkasnyaDitambakan Kabid Infrastruktur Pemukiman Kab Bandung , Ir .Taufik WA .MT , hari ini kami mengadakan paska kontruksi sanitasi ,karena tahun kemaren 2018 ,ada 60 desa yang sudah terbangun ,selebihnya ada yang belum dikelola .
Makanya kami mengundang Kelompok Pengelola Pemanfaat ( KPP) yang sama sekali belum dibangun ,sakarang tiba tiba dibangun dan harus mengolola ,beda dengan air bersih ,kalau sanitasi kurang sexi ,kedepannya mereka yang sudah membangun bisa memanfaatkan baik secara tehnik maupun administrasi .
Kami juga mengundang narasumber dari DLH Kab Bandung dan Dinkes Kab Bandung ,di Kab Bandung ada 71 % sebagai layak sanitasi diharapkan Dinkes sebagai pemicunya dan dari 60 desa yang sudah dibangun pengelolanya bukan Bumdes tapi ada KPP dan KSM , makanya diharapkan ada sinergitas antara Bumdes ,KSM dan KPP .
60 desa yang sudah ada berasal dari APBD ,DAK dan dari APBN Sanimas itupun ada yang berbentuk MCK dan IPAL tergantung kebutuhan ,Sanimas Ipal bisa dibangun dengan jalan setapak beda dengan MCK butuh lahan dan hibah lahan .
Diharapkan kedepan KPP dan KSM bisa memelihara dan mengembangkan ,kita masih memakai sistem Idol Kapasity pengembangan selanjutnya , jadi hanya berupa fisiknya saja tapi harus dijaga pemeliharaannya ,’Ungkapnya (Mindra )
