Kuningan (KontroversiNews).-Hasil Sidak Bupati Kuningan.Dr.Dian Rachmat Yanuar.M.SI ke Puskesmas Darma,yang mana dalam sidak Bupati Kuningan,ternyata memang benar Kinerja Kapus dan bawahanya yang ASN/PNS yang semena -mena alias kurang disiplin dan tidak punya rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Tak ayal membuat Bupati Kuningan.Dr.Dian Rachmat Yanuar M.SI memanggil Kadinkes Kuningan Beserta seluruh Kapus sekabupaten Kuningan,untuk di beri pembinaan dan Teguran serta peringatan keras,agar bisa bekerja melayani masyarakat dengan maksimal.
Ketua Lsm Prontal.Bung Uha Juhana angkat Bicara.
Senin.17/3/2025,di Cafe Resto menuturkan.Apresiasi buat Bupati Kuningan .Dr.Dian Rachmat Yanuar.M.SI dalam masa 100 hari kerja,selalu tanggap atas laporan masyarakat dan sigap langsung melakukan pembinaan.
Namun yang perlu di soroti juga,selain etos Kinerja ASN/PNS di Kuningan,jangan di lupakan juga pengelolaan anggaran di SKPD yang di duga selama ini banyak kebocoran anggaran sehingga mengakibatkan 3 tahun gagal bayar terus.”ujarnya”
Masih kata Bung Uha Juhana menambahkan,salah satu contoh selain buruknya Kinerja Kapus Darma sdr Saefudin,ada informasi di lapangan bahwa pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dan Bantuan Oprasional Kesehatan(BOK) Kabupaten Kuningan di duga ada praktek Pungli.
Hasil Investigasi dan Data yang Kami (Lsm Prontal) Pegang, sdr.Saefudin selaku Ketua APKESMI di bantu bendahara APKESMI sdri.Sri di duga menjadi koordinator(pengepul)uang pungli Dana JKN dan BOK.”ungkapnya”
Pungutan Liar(Pungli) dana JKN dan BOK itu.Rp.5 Juta perpuskesmas,kalau di kali 37 Puskesmas di kali satu tahun sudah besar miliaran rupiah.
Karna jelas yang namanya Korupsi itu,tersetuktur kolektif kolegial masih,pasti ada setoran untuk para juragan-juragan dan pasti ada dalang intelektualnya.
Ini harus segera di bongkar abis sampe ke akar akarnya,jangan sampai uang untuk pelayanan publik di pakai jadi ajang bancakan Korupsi berjamaah.”geramnya”
Saya selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah,siaaaaap untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum(APH) dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi.
Tapi untuk kasuistik pengelolaan Dana JKN dan BOK Kabupaten Kuningan,memang layak di Bidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) karna nominalnya puluhan miliar.
Sudah Saatnya Kuningan di bawah Kepemimpinan Bupati Baru, yang berani melakukan sidak dan pembinaan serta peringatan keras kepada para bawahnya,kita dukung juga dengan membongkar abis dugaan korupsinya.
Karna Kinerja Bagus para pelayan publik(masyarakat) harus juga di iringi dengan pengelolaan anggaran yang benar,biar tidak terjadi gagal bayar lagi.”pungkasnya. ***
