Samosir (Kontroversinews).-Wakil Bupati Samosir selaku Ketua TPPS Pemerintah Kabupaten Samosir diwakili Asisten I, Tunggul Sinaga membuka secara resmi Asistensi Teknis dan Pengembangan Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan TPPS di Marina Hotel, 26/0923.
Kegiatan diikuti TPPS Kab. Samosir, PKK, dan OPD terkait. Menghadirkan Narasumber dari BKKBN Sumut, Sekretaris TPPS Sumut secara online dan Kabid Sosbud Bappeda Litbang Magdawati Sinaga.
Tunggul Sinaga mengatakan, Pemkab Samosir mutlak mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir sebab target penurunan stunting menjadi tantangan besar saat ini. Berdasarkan status gizi balita Indonesia tahun 2022 Kabupaten Samosir berada diangka 26,3 % dan masih jauh dari target nasional sesuai RPJMN yaitu 14 %. Untuk percepatan penurunan stunting, diharapkan peran OPD terkait serta berbagai pihak menyelesaikan secara kolaboratif dan bersinergi melalui program dan kegiatan prioritas disertai inovasi-inovasi yang tidak monoton sehingga angka stunting dapat terurai dengan baik. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk membangun sinergi dan kolaborasi menyelesaikan masalah stunting di tingkat desa/kelurahan, menurunkan prevalensi balita stunting untuk Kabupaten Samosir yang lebih baik kedepan.
“Saya mengajak dan menegaskan kepada seluruh tim yang terlibat untuk bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin melakukan penurunan stunting berdasarkan program kerja yang telah disusun dalam perencanaan masing-masing OPD” tegas Tunggul Sinaga.
Usaid Erat Sumut , Leny menyampaikan perlu kerja keras dan komitmen penyelenggara pemerintah dalam penurunan stunting. Asistensi untuk menyatukan peran OPD dalam TPPS, yang mana pada tahun 2024 angka stunting harus tinggal 14 persen. “Kami mewakili dari USAID Erat Sumut datang untuk fasilitasi diskusi , kolaborasi. Mari bicara dan diskusi dengan satu harapan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir” kata Leny.
Melalui pertemuan ini diharapkan dapat menorehkan niat, tekad, yang betul-betul dari pemerintah melalui masing-masing OPD.(ps)
