Kab. Bandung | Kontroversinews.-Permasalahan pembangunan di Jalan Soreang-Cipatik, RT.01 RW.07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin, dibahas di Aula Desa Kopo, Sabtu, 22/9. Diungkapkan seorang warga bahwa salah satu aturan harus ada ijin dari warga. “Kami tidak akan melarang atau menolak setiap pembangunan yang dilaksanakan, namun kami berharap agar pembangunan itu harus sesuai dengan ketentuan,” ungkap warga.
Kepala Desa Kopo, Nanang Witarsa (Om Nawi), menekankan kepada investor juga masyarakat, bahwa di Desa Kopo tidak akan ada pembangunan pabrik kecuali konpeksi. Ia menegaskan kepada masyarakat, legalitas pengusaha itu harus jelas termasuk peruntukkannya pembangunan tersebut. Ia mengakui tidak tahu untuk apa pembangunan itu sebab dari awal tidak ada pelaporan ke Desa Kopo.
Melalui musyawarah antara perwakikan masyarakat dan pengusaha Om Nawi menginginkan ada kejelasan. Tahapan-tahapan yang harus di tempuh oleh pengusaha diantaranya, HO, IMB, Secplan, SPPL/UKL, amdal, dan yang lainnya. Tapi pengurusan dokumen tersebut tidak bisa secepat yang diinginkan karena harus melalui proses.
“Kami tidak akan menghalangi setiap pembangunan di wilayah Desa Kopo, dengan alasan bisa menyerap tenaga kerja warga. Namun perlu ditegaskan, setiap pembangunan diharapkan bisa dikengkapi dokumen resmi sehingga legalitasnya jelas. Sebagai dasar itikad baik dari pihak perusahaan segera lakukan HO supaya kelengkapan dokumen lainnya bisa berjalan dengan lancar,” tegas Om Nawi.
Suratman, perwakilan pengusaha harus melaksanakan administrasi yang baik. Setiap aspirasi masyarakat yang mencuat kelapangan akan ia tampung dan segera dilakukan musyawarah.
“Saya mohon ada kerja sama yang baik. Kita buat MoU mengenai keluhan warga. Dengan alasan tidak mau melanggar, saya tidak berpihak pada pengusaha tapi saya ada di pihak warga. Untuk masalah IMB, Secplan, HO atau yang lainnya akan akan kami lengkapi,” imbuhnya.
Suratman mengaku kalau dirinya wartawan, jadi dia meminta untuk tidak mempersulit keadaan. “Saya tidak mau dipersulit dan mempersulit, kita mulai dari awal. Untuk kejelasannya silakan tanya kepada kepala desa,” ujarnya.
“Kami tidak bicara kepada Anda sebagai wartawan melainkan sebagai wakil dari perusahaan,” ungkap Suratman.
Dia tetap bersikukuh tidak mau memberi jawaban dengan mempertegas lagi kalau dia adalah Wartawan. Selanjutnya mengajak agar berbicara kepada kepala desa. (Ki Agus N. Fattah).
