Cepat dalam Proses Perizinan, Nasdem Apresiasi Penghargaan Presiden untuk Kabupaten Bandung

- Pewarta

Kamis, 25 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin

KAB. BANDUNG Kontroversinews.com Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung H. Agus Yasmin mengapresiasi penghargaan presiden terhadap Jawa Barat dan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang memiliki kecepatan dalam perizinan.

Percepatan perizinan menurut Agas bisa membuka ruang investasi yang luas. “Nampaknya ini sudah dirasakan oleh para investor, ” katanya di satu acara di Rancabali, Rabu (24/11/21).

Dengan kepemimpinan  Dadang Supriatna,  Agus Yasmin berharap  ASN  Kabupaten Bandung tidak membuat birokrasi yang menambah sulit masyarakat. “Justru kalau ada kesulitan+kesulitan harus dibantu sedemikian rupa, ” ujarnya.
Agus Yasmin memahami, Kabupaten  Bandung dengan kondisi penduduk yang 3,2 juta tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan sendiri tanpa bantuan dari para pengusaha.

Bantuan para pengusaha itu, jelas Agus harus bersinergi dengan Pemda Kabupaten Bandung, dimana Pemda melayani dalam percepatan perizinan.
Meski cepat dalam perizinan, namun Agus Yasmin beramanat agar Pemda tetap harus berhati-hati dalam mengamankan tata ruang. “Sehingga ruang-ruang kita dalam pengerjaannya sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang punya kepentingan di wilayah  pertanian dan pariwisata, ” tandanya.
Partai Nasdem, kata Agus Yasmin akan mendorong  Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan berkomitmen mengawal kebijakannya, serta berharap seluruh aparatur Kabupaten Bandung bisa menyesuaikan kecepatan.

Agus Yasmin memberi  gambaran estimasi, kalau ada investor yang membawa dana ke Kabupaten Bandung  berinvestasi di atas 50 samapain100 miliar, kemudian langsung dibangun sebuah kegiatan usaha di Kabupaten Bandung menurutnya seharusnya mendapatkan penundaan pembayaran PBB. Dalam kurun waktu taun ke 3 baru mulai bisa membayar PBB.

“Memang kita akan dapat pengurangan dari pembayaran PBB. Namun akses kegiatan pembangunan langsung menyerap baik dari sisi matrial, maupun ketenagakerjaan, dan itu langsung dirasakan oleh masyarakat, ” pungkas Agus Yasmin.

Berita Terkait

Hj. Tia Fitriani Menyapa Warga Baros
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Luncurkan Program Pengentasan Kemiskinan di Kab Kuningan
Bawaslu RI intensifkan pengawasan jelang PSU di Pasaman
Wamendagri Dorong Kelancaran Pelaksanaan PSU Banjarbaru Kalsel
AHY: RI Harus Bangun Solidaritas untuk Hadapi Kebijakan Trump
Relawan Apresiasi Pertemuan Prabowo dengan Megawati
PDIP Sebut Megawati Terima Parcel dari Prabowo saat Dikunjungi
KPU Kabupaten Pulau Taliabu gelar PSU di sembilan TPS

Berita Terkait

Sabtu, 3 Mei 2025 - 21:10

Hj. Tia Fitriani Menyapa Warga Baros

Selasa, 22 April 2025 - 12:22

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Luncurkan Program Pengentasan Kemiskinan di Kab Kuningan

Sabtu, 19 April 2025 - 09:40

Bawaslu RI intensifkan pengawasan jelang PSU di Pasaman

Sabtu, 19 April 2025 - 09:39

Wamendagri Dorong Kelancaran Pelaksanaan PSU Banjarbaru Kalsel

Minggu, 13 April 2025 - 13:25

AHY: RI Harus Bangun Solidaritas untuk Hadapi Kebijakan Trump

Berita Terbaru

NUSANTARA

Wurja Dukung Dzurriyyah Walisongo Capai Cita-cita Bangsa

Selasa, 20 Mei 2025 - 09:13