KAB. BANDUNG Kontroversinews.com — Partai keadilan Sejahtera (PKS) akan terus konsen dalam memperjuangkan nasib para petani. Beberapa program yang telah diluncurkan PKS dalam memperjuangkan nasib para petani, tidak hanya bercocok tanam, tapi bisa menikmati hasil tani dan bisa lebih sejahtera.
“PKS bersama petani, petani sejahtera. Ada yang bilang jadi petani tidak akan kaya, justru petani bisa kaya, makanya PKS bersama petani, agar petani bisa sejahtera. Kita mengusulkan regulasi untuk perlindungan petani,” ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Dr.Haru Suandharu S.SI., M.Si pada acara PKS Bersama Petani di Kp. Salam Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Minggu (24/10).
Pada acara tersebut diisi launching sekolah tani, export perdana buncis, one demplot one village, kontrak kerjasama petani serta Raker Bidang Tani dan Nelayan (BTN) se Jabar dan penyerahan kartu anggota PKS yang secara simbolis diserahkan kepada lima kelompok tani di Ciwidey.
Turut hadir dalam kegiatan ” PKS Bersama Petani” diantaranya, Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan (BTN) DPP PKS Aep Nurdin, Ketua BTN DPW PKS Jabar, Didi Sukardi, Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, H.Gun Gun Gunawan, anggota DPRD Jabar H. Jajang Rohana dan Hj Siti Sundari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bandung H. Tisna , Camat Ciwidey H. Karyadi Raharjo , serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung.
Menurut Haru Suandharu, program PKS bersama petani, antara lain mendirikan sekolah tani–yang dilaunching pada acara tersebut, melakukan kerjasama dengan para pengusaha, mendorong regulasi perlindungan para petani, dan membuka keanggotaan PKS bagi para petani.
“PKS juga mendorong regulasi perlindungan para petani melalui perwakilan PKS di dewan, baik melalui Perda di tingkat kabupaten atau kota serta di provinsi dan Undang-undang perlindungan petani di DPR, dan kita juga perjuangkan subsidi pupuk untuk para petani yang saat ini dinilai sangat sulit,” tuturnya.
Menurutnya, di Kabupaten Bandung Perda perlindungan petani sudah ada. Tapi pelaksanaannya belum maksimal. “Kita dorong semua DPRD di Jawa Barat agar ada regulasi perlindungan petani. Jadi PKS melakukan ini bukan hanya saat mau pemilu, tapi jauh sebelum pemilu,” ungkapnya.
Haru Suandharu juga menilai anggaran sebesar Rp 41 miliar untuk bantuan petani belum serius dilakukan Pemprov Jawa Barat. “Kami menganggap Pemprov belum serius dalam penganggaran untuk petani, karena itu kita dorong untuk meningkatkan anggaran melalui fraksi PKS yang ada di DPRD Provinsi,” ucapnya ( Lily Setiadrma )
