Sejumalah awak media protes mengembalikan Id Card yang di berikan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), tidak diperbolehkan masuk untuk peliputan pengundian nomor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati , di Sutan Raja Hotel Soreang
SOREANG || Kontroversinews – Wartawan protes dan mengembalikan Id card yang diberikan KPU karena tak diperbolehkan masuk untuk meliput pengundian nomor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, di halaman Hotel Sutan Raja Sorenag, Kamis (24/9/2020).
Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rahmat Sudarmaji, mengaku sangat menyayangkan atas tidakan KPU Kabupaten Bandung.
“Saya menyayangkan sebelumnya kami diajak rapat konsultasi, memang kemarin ada pembatasan untuk diarea rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya id card,” ujar H. Rahmat, saat diminta tanggapan di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (25/9 ).
Rahmat mengatakan, sedangkan sekarang tak ada big scren tersebut.
“Kalau melihat zona Covid Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di rapat sebelumnya namun kini tak boleh masuk,” katanya
Wartawan senior dari RRI Bandung, Didi Mainaki, mengungkapkan, kalau mau acara pengundian nomor seperti ini, tidak harus di hotel.
“Di Kantor KPU saja sudah cukup, tinggal difasilitasi, agar tak menghamburkan anggaran, apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini,” ujar Didi.
Didi mengatakan, intinya wartawan tak boleh masuk saat digelarnya pengundian nomor untuk mencegah kerumunan.
“Sekarang di luar juga tak ada jaminan tak berkerumun,” katanya.
Harusnya kata Didi, ambil jalan tengahnya, ada perwakilan yang boleh masuk.
“Kami juga paham ketika semua wartawan masuk karena keterbatasan tempat dan wartawan terlalu banyak, tapi kan perwakilan bisa,” tuturnya.
Selain itu, kata Didi, kalau tak boleh masuk masih banyak solusi.
“Kenapa tidak dibuat layar lebar di luar, bukan untuk hanya wartawan, tapi untuk mengakomodir keingin tahuan simpatisan relawan, tim sukses dan lainnya,” ujarnya.
Didi menekankan, harusnya hubungan KPU dan wartawan dijalin dengan baik.
“Dengan saling menguntungkan, KPU butuh kami dan Wartawan juga butuh KPU untuk sumber informasi yang dinanti masyarakat. Sebenarnya kami juga tak memaksakan diri semua masuk ruangan, kami paham,” kata dia.
Didi mengatakan, dengan ini pihaknya sangat menyayangkan, kecewa, dan protes.
” Harusnya aturan KPU jangan tangan besi tapi ada inovasi,” ucapnya. ( Lily Setiadarma )
