Takut Kehilangan Lahan Pertanian, Warga Tawarkan 2 Lokasi Alternatif Waduk Lambo tapi Tak Digubris

- Pewarta

Jumat, 24 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kericuhan warga dengan terjadi aparat Brimob yang menolak pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT. Foto: iNews.

Kericuhan warga dengan terjadi aparat Brimob yang menolak pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT. Foto: iNews.

NTT (Kontroversinews.com) – Ketegangan antara aparat dan masyarakat adat Dusun Malapoma, Desa Redubutowe, Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tak bisa dihindari saat petugas masuk melakukan pengukurun di lokasi pembangunan Waduk Lambo.

Masyarakat adat dari 3 desa yakni Rendu, Ndora, dan Lambo, Kabupaten Nagekeo, NTT, mencoba mengadang petugas masuk ke wilayah mereka.

“Petugas yang masuk ke lokasi pembangunan Waduk Lambo itu adalah tim Balai Wilayah Sungai (BWS) NT II Kupang dan dari Dinas Pekerjaan umum. Kedatangan mereka juga dikawal ketat oleh aparat Brimob dari Kupang,” kata Willybrodus Bei Ou, warga setempat, Sabtu (19/9/2021)

Ia mengatakan, masyarakat menolak pembangunan waduk karena takut kehilangan lahan pertanian, permukiman penduduk, padang ternak, tempat-tempat ritual, kuburan sarana dan prasarana umum lainnya.

“Masyarakat pernah menawarkan dua lokasi alternatif, yaitu di Lowo Pebhu dan Malawaka. Dalam hal pembangunan waduk masyarakat bukan menolak pembangunan, tetapi masyarakat menyoalkan lokasi pembangunan waduk yang berlokasi di Lowo Se,” ujarnya.

Dikatakannya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BWS dan Pemda dilakukan secara paksa. Kegiatan yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat terdampak.

MElansir dari Liputan6, pihaknya menduga, BWS NT II Kupang dan Pemda Nagekeo sudah membohongi masyarakat terdampak dan pemerintah pusat, karena proses yang dilakukan sejak muncul wacana dari tahun 2015 hingga kini tidak pernah transparan.

“Kita menduga bahwa BWS dan Pemda Nagekeo telah merekayasa data pengukuran dan memberikan laporan palsu kepada pemerintah pusat,” ungkap. Sampai saat ini warga masih berjaga-jaga di wilayah tanah adat mereka.

 

Berita Terkait

Maraknya Peredaran Obat Tramadol Di Duga Karna Mandulnya Penegakan Hukum Di Kabupaten Bandung Barat
BPKH berangkatkan ratusan warga Garut balik bareng ke Jakarta
Kapolda Jatim Sebut Puncak Arus Balik Lebaran Sabtu dan Minggu
Sebagian Jalur Nagreg Diberlakukan Lajur 3:1 Akomodir Pemudik
Peringati Nuzulul Quran, Sejumlah Ormas se-Kab Bandung Ikuti Cerdas Cermat Al Quran
Apresiasi dan Bonus Fantastis Rp6,5 Miliar dari Bupati Bandung untuk Atlet dan Pelatih Peraih Medali PON XXI dan Peparnas Aceh-Sumut 2024
PKBM MAHARANI Sangat Membantu Masyarakat Yang Putus Sekolah
Tugu Bersejarah di Pasirjambu Dibiarkan Terbengkalai

Berita Terkait

Senin, 5 Mei 2025 - 13:14

Maraknya Peredaran Obat Tramadol Di Duga Karna Mandulnya Penegakan Hukum Di Kabupaten Bandung Barat

Minggu, 6 April 2025 - 21:16

BPKH berangkatkan ratusan warga Garut balik bareng ke Jakarta

Sabtu, 5 April 2025 - 14:37

Kapolda Jatim Sebut Puncak Arus Balik Lebaran Sabtu dan Minggu

Sabtu, 29 Maret 2025 - 21:53

Sebagian Jalur Nagreg Diberlakukan Lajur 3:1 Akomodir Pemudik

Minggu, 16 Maret 2025 - 20:44

Peringati Nuzulul Quran, Sejumlah Ormas se-Kab Bandung Ikuti Cerdas Cermat Al Quran

Berita Terbaru